Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Formasi Pimpinan DPR Mengecewakan Investor  

image-gnews
Sejumlah Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk-out pada Sidang Paripurna ke-2 Pemilihan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014. Aksi ini dilakukan karena merasa tidak sepaham dengan jalannya proses sidang Pemilihan Pimpinan DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Sejumlah Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk-out pada Sidang Paripurna ke-2 Pemilihan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014. Aksi ini dilakukan karena merasa tidak sepaham dengan jalannya proses sidang Pemilihan Pimpinan DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Analis saham dari PT Universal Broker Indonesia, Satrio Utomo, mengatakan melemahnya indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia dan kurs rupiah terjadi akibat sentimen negatif dari situasi politik dalam negeri. "Terbentuknya formasi pimpinan DPR mengecewakan pasar," katanya kepada Tempo. (Baca: Kronologi Pemilihan Pimpinan DPR yang Tergesa-gesa).

Satrio mengatakan aksi jual investor asing, yang mulai terjadi pada awal September 2014, mencapai klimaks seiring dengan hasil Rapat Paripurna DPR. Kemenangan telak kubu Prabowo membuat pelaku pasar sangsi pemerintah presiden terpilih Joko Widodo bisa efektif mengeksekusi setiap kebijakan. (Baca: Tim Transisi Jokowi: Peluang Koalisi Tertutup).

Apalagi, kata Satrio, Jokowi harus segera merevisi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada awal masa pemerintahannya. "Jadi-tidaknya pengurangan subsidi BBM (bahan bakar minyak) akan sangat menentukan kelanjutan investasi asing pada portofolio saham," ujarnya. (Baca juga: Cara Gerindra, Demokrat, dan PPP Bagi Kursi di DPR dan MPR).

Satrio khawatir, bila pelemahan berlanjut dan melampaui level psikologis 5.000, IHSG akan terus menukik ke bawah. "Kalau level 4.950 berhasil ditembus, arah IHSG selanjutnya akan menguji level 4.850," tuturnya.

IHSG dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia melemah tajam hingga 140,10 poin ke level 5.000,8, Kamis, 2 Oktober 2014. Investor asing bahkan mencatat netto jual sebesar Rp 1,45 triliun. Mereka mencatat penjualan bersih hampir Rp 5 triliun selama tujuh hari berturut-turut.

Rupiah menjadi satu-satunya mata uang yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah turun 0,23 persen ke angka 12.162 per dolar AS. Sedangkan kurs empat mata uang di Asia Tenggara lainnya justru menguat karena tren dolar memang tengah melemah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan melemahnya kurs rupiah mulai membuat pemerintah khawatir. Jika tren ini terus berlanjut selama dua-tiga minggu ke depan, dunia usaha diperkirakan terkena dampak.

Anjloknya indeks saham dan rupiah kali ini merupakan cerminan sikap pasar modal yang mulai ragu terhadap situasi politik Indonesia. “Masalah ketidakpastian dalam bidang politik itu sangat menakutkan pihak investor, baik riil maupun portofolio,” katanya. (Baca: Pengamat: Koalisi Prabowo Sukses Balas Dendam  )

DINI PRAMITA | M. AZHAR | MEGEL JEKSON | AMIR TEJO

Berita Terpopuler
Diboikot DPR, 4 Kekuatan Besar Dukung Jokowi
Pemilihan Pimpinan DPR Tergesa-gesa, Fahri Hamzah: Demi Jokowi
Pimpinan DPR Dikuasai Pro-Prabowo, Puan: Zalim  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gagal Lolos Jadi Anggota DPR, Ali Mochtar Ngabalin Hanya Raih 7.001 Suara

23 menit lalu

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin ditemui awak media di Polda Metro Jaya, Kamis petang, 3 Desember 2020. Tempo/M Yusuf Manurung
Gagal Lolos Jadi Anggota DPR, Ali Mochtar Ngabalin Hanya Raih 7.001 Suara

Ngabalin maju di dapil Buton, Sulawesi Tenggara sebagai caleg dari Partai Golkar. Dia hanya meraih 7.001 suara.


Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

51 menit lalu

Mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

Massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam GKPR mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

1 jam lalu

Ratusan massa demonstran GPKR berdemonstrasi menuntut DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Presiden Joko Widodo. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

Massa mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

2 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

Din Syamsuddin mengaku menggerakan aksi demo di DPR.


Kemendagri Sepakat RUU DKJ Diajukan ke Sidang Paripurna DPR

4 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Kemendagri Sepakat RUU DKJ Diajukan ke Sidang Paripurna DPR

Kemendagri setuju RUU DKJ untuk dibawa ke sidang paripurna DPR guna menjadi Undang-undang.


Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

6 jam lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia. Foto : Ist/Andri
Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

13 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat


Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

15 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.


DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

17 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna


KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

21 jam lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

KPU mengklaim sangat transparan di setiap proses tahapan pemilu.