Dahlan Sarankan Komisaris Holding BUMN Tak Digaji  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Surabaya - Menteri BUMN Dahlan Iskan berharap seluruh nakhoda BUMN di bidang perkebunan dan kehutanan bisa menjaga sinergi setelah pembentukan holding BUMN perkebunan dan kehutanan, Kamis, 2 Oktober 2014. Mereka diharap menyingkirkan ego perusahaan masing-masing. (Baca: Holding BUMN Perkebunan dan Kehutanan Diluncurkan)

    "Kalau perlu, direktur utama yang menjabat komisaris holding nanti tidak boleh terima gaji," kata Dahlan di hadapan para tamu di Kantor Pusat PTPN XI Surabaya, Kamis, 2 Oktober 2014.

    Alasannya, duduk di jajaran komisaris holding hanyalah bagian dari tugas. "Atau boleh terima gaji, tapi harus disetorkan ke perusahaan induk," Dahlan menambahkan.

    Selama ini, menurut dia, terlalu banyak contoh anak perusahaan di dunia swasta yang tak sejalan dengan perusahaan induknya. Padahal ada banyak cara, seperti pembagian tugas dalam direksi holding berdasarkan komoditas, area, atau produksi pemasaran.

    Namun, cara paling umum, kata dia, adalah membentuk dewan komisaris yang terdiri dari para direktur utama anak perusahaannya. "Sehingga kemauan holding bisa terlaksana pula sampai di anak perusahaan, bukan keinginan sendiri-sendiri."

    Direktur Utama Holding BUMN Perkebunan Bagas Angkasa mengungkapkan prioritasnya ke depan ialah restrukturisasi pinjaman utang. Dengan jaminan PTPN III sebagai holding, PTPN lain diharapkan dapat mengajukan utang lagi ke bank. Ia menyatakan butuh waktu sekitar tiga bulan untuk mempersiapkan pengoperasian awal holding pada akhir 2014.

    Seusai peluncuran, secara resmi pemerintah mengalihkan 90 persen sahamnya kepada PTPN III selaku pemimpin Holding BUMN Perkebunan. "Total aset semuanya sekitar Rp 69 triliun, mulai milik PTPN I sampai XIV, kecuali milik PTPN III," kata mantan Direktur Utama PTPN III ini.

    ARTIKA RACHMI FARMITA

    Terpopuler
    Pimpinan DPR Dikuasai Pro-Prabowo, Puan: Zalim  
    Setya Novanto cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0
    Pemilihan Pimpinan DPR Tergesa-gesa, Fahri Hamzah: Demi Jokowi
    SBY Klaim Jokowi Tawarkan Demokrat Bergabung


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.