Ekonom: SBY-Mega Tegang, Program Jokowi Mandek

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • SBY (kanan) berjabat tangan dengan Megawati Soekarnoputri (3 kiri), Try Sutrisno dan Hamzah Haz di kompleks gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta (1/6). ANTARA/Widodo S. Jusuf

    SBY (kanan) berjabat tangan dengan Megawati Soekarnoputri (3 kiri), Try Sutrisno dan Hamzah Haz di kompleks gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta (1/6). ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla berpotensi terjegal di parlemen. Menurut ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, hal ini lantaran posisi penting di Dewan Perwakilan Rakyat, dikuasai oleh Koalisi Merah Putih yang merupakan rival politik Jokowi. (Baca: Curhat SBY: Koalisi Kadang Makan Hati)

    Untuk itu, kata Tony, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono harus berdamai. "Satu-satunya cara adalah Megawati harus segera turun gunung dan membuka pintu untuk SBY," kata Tony melalui pesan singkatnya, Rabu, 1 Oktober 2014. (Baca: Mega: Saya Enggak Minta Dipilih)

    Menurut Tony, sebaik apa pun kebijakan ekonomi Jokowi tak akan berjalan jika nantinya mentah di tingkat parlemen. Dia khawatir program-program Joko Widodo akan dimentahkan oleh Koalisi Merah Putih. Konsolidasi dengan Demokrat adalah langkah terbaik yang saat ini bisa ditempuh. (Baca: Setya Novanto Akan Rangkul Koalisi Jokowi)

    Beberapa program yang menurut Tony berpotensi diganjal DPR, misalnya program Indonesia Sehat. Koalisi Merah Putih kemungkinan akan memangkas alokasi dana yang sudah dianggarkan. Bahkan pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 juga bisa terganjal di DPR.

    Adapun ekonom dari Samuel Asset Management, Lana Soelistianingsih, mengatakan potensi penjegalan kebijakan Jokowi tak akan semudah yang diperkirakan. Alasannya kinerja legislatif saat ini benar-benar diawasi oleh media. Agar tak mengorbankan kepentingan rakyat, Lana mengatakan, komunikasi kedua kubu harus terjalin secara baik.

    Apalagi kata Lana, dua kubu ini sebenarnya masih memiliki platform ekonomi yang sama. Visi-misi yang mereka sampaikan saat kampanye lalu dinilai mirip. Kondisi ini berbeda dengan peta politik di Amerika Serikat yang dikuasai dua partai dengan platfrom yang berbeda. Walaupun begitu, potensi penjegalan kebijakan Jokowi di parlemen masih cukup terbuka. "Salah satunya yang saya khawatirkan adalah pembahasan undang-undang perbankan, mudah-mudahan ada kompromi."

    Kemarin, 560 anggota DPR, DPD, dan MPR terpilih periode 2014-2019 dilantik di gedung Nusantara DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat. Para wakil rakyat tersebut diambil sumpah janji oleh Mahkamah Agung yang disaksikan langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Dari 560 orang, 397 di antaranya merupakan anggota legislatif yang berasal dari Koalisi Merah Putih.

    Semalam, DPR juga menggelar rapat paripurna untuk memilih pimpinan DPR periode 2014-2019. Keputusan diambil secara aklamasi lantaran hanya ada satu paket pimpinan. Untuk posisi ketua, Golkar mengajukan anggota fraksinya, Setya Novanto, sebagai calon ketua. Sementara kursi wakil ketua diisi oleh wakil Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto, wakil Fraksi PAN Taufik Kurniawan, wakil Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon, dan wakil dari Fraksi PKS Fahri Hamzah.

    FAIZ NASHRILLAH | RIKY FERDIANTO

    Berita Terpopuler
    Wanita Ini Kalahkan Perolehan Suara Puan dan Ibas
    SBY Jawab Kemarahan Netizen di @SBYudhoyono
    Keluarga Adam Malik Gugat Bank Swiss Bikin Heboh
    Hashim Bangga Dua Anaknya Jadi Anggota DPR
    FBR Geruduk DPRD Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.