BI Belum Mau Teken Pedoman Perbankan ASEAN

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Peter Jacobs mengatakan Bank Indonesia selaku Bank Sentral belum menandatangani kesepakatan mengenai ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). ABIF merupakan pedoman bagi seluruh bank di kawasan ASEAN menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bidang perbankan tahun 2020.

    "Indonesia belum menandatangani dokumen ABIF," kata Peter Jacobs, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 30 September 2014. Bank Indonesia masih berpikir bahwa pedoman perbankan ASEAN ini perlu diuji terlebih dahulu, apakah sudah betul-betul mewakili kepentingan nasional Indonesia.

    Ia menyampaikan Gubernur Bank Indonesia belum merasa puas terhadap asas resiprokal yang diusung dalam pedoman tersebut. Bank Indonesia melihat ada unsur timbal balik atau resiprokal yang belum diyakini dapat diimplementasikan.

    "Misal bank-bank ASEAN itu sudah boleh membuka ATM, beroperasi sampai ke kampung-kampung. Itu tidak sama dengan perlakuan bank negara itu terhadap bank-bank Indonesia," kata dia. Menurutnya selama asas kesetaraan itu belum menemui titik temu maka Bank Indonesia belum mau menandatangani dokumen pedoman tersebut.

    Ia menyampaikan harapan bank Indonesia dalam pedoman perbankan ini adalah perlakuan yang sama atau asas resiprokal di setiap negara. Selama keseimbangan belum tercapai di negara-negara ASEAN maka Indonesia belum akan menandatangani pedoman tersebut.

    ABIF merupakan kerangka kerja untuk integrasi sektor keuangan regional untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi regional dan kesejahteraan. Juga menjaga stabilitas sistem keuangan di kawasan. Sehingga negara-negara ASEAN dapat sama-sama mencapai kesejahteraan dan kemakmuran dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada perbankan yang memang layak beroperasi di negara-negara ASEAN. Dalam pedoman juga ditetapkan batasan-batasan sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.
    MAYA NAWANGWULAN


    Baca juga:
    Jokowi Tak Perlu Izin DPR untuk Naikkan Harga BBM 

    7 Kesalahan Keuangan Ini Intai Orang Usia 40-an

    UU Perkebunan Dulu dan Kini, Ini Perbedaannya

    RUU Perkebunan Sah, Pengusaha Wajib Perhatikan Ini  




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.