Pemerintah Dorong Swasta Ikut Dirikan SPBG  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mendorong swasta berpartisipasi dalam penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Apalagi dalam waktu dekat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengusulkan agar harga gas dalam negeri disesuaikan sehingga mencapai harga keekonomian untuk swasta. (Baca: Gas untuk Transportasi Terkendala Converter Kit)

    "Kementerian sekarang sedang mencoba mengusulkan agar harga gas disesuaikan. Sehingga bisa menarik minat swasta ikut bangun SPBG," kata Edy Hermanto Dirjen Migas kepada wartawan di Jakarta. (Baca: Anggaran Telat Cair, Proyek Converter Kit Batal)

    Menurut Edy, saat ini pemerintah sudah memberikan penugasan kepada Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk membangun SPBG. Sayangnya, dalam penugasan itu, tidak disebutkan secara rinci berapa unit SPBG dalam setahun yang harus dibangun oleh Pertamina dan PGN. (Baca: Ahok: Jakarta Tetap Utamakan Bus BBG)

    Edy menambahkan, jika harga gas sudah mencapai angka keekonomian untuk swasta berinvestasi, dia berharap swasta akan banyak yang tertarik membuat SPBG. Menurut dia, investasi untuk membuat sebuah SPBG sebenarnya tak mahal karena tidak harus membangun unit baru. SPBU yang sudah ada, bisa ditambahkan SPBG dengan mengunnakan Mobile Refueling Unit (MRU) berupa tangki-tangki trailer.

    Edy juga mengatakan jika pemerintah saat ini sudah membuat kebijakan memprioritaskan penggunaan gas untuk kepentingan dalam negeri dibandingkan untuk ekspor. Edy mengklaim jika komposisi penggunaan gas domestik dan ekspor mencapai 50:50.

    Pasokan gas untuk domestik memang menjadi masalah. Hal ini disebabkan karena di masa lalu produksi gas Indonesia lebih banyak digunakan untuk kepentingan ekspor.

    Indonesia masih menganggap belum terlalu membutuhkan gas di masa lalu. Ditambah lagi Indonesia juga membutuhkan pendapatan negara dari penjualan gas. Padahal kontrak penjualan gas jangka panjang. "Tak dikira jika kebutuhan gas akan berkembang," katanya.

    Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi menyatakan jika sebenarnya industri otomotif saat ini menunggu kesiapan infrastruktur SPBG. Jika pompa gas sudah banyak berdiri, dia yakin jika kalangan industri akan memproduksi mobil dual fuel yaitu bensin dan gas. "Industri itu sebenarnya hanya mengikuti kebijakan pemerintah saja," ujarnya.

    AMIR TEJO

    Berita Terpopuler
    2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada
    'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh'
    5 Argumen DPR Soal Pilkada DPRD yang Terbantahkan
    Cari Dalang UU Pilkada, SBY Diminta Introspeksi
    5 Alasan iPhone 6 Bakal Dianggap Produk Gagal


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.