Omzet Wisata Syariah Capai Rp 1.659 Triliun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • theoffice.it

    theoffice.it

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemilik jaringan Hotel Sofyan, Riyanto Sofyan, mengatakan potensi ekonomi warga muslim dunia cukup besar. Sekitar 56 persen warga muslim berada dalam masa produktif dan mengubah kebiasaan tradisional ke modern yang tidak menolak perubahan zaman. "Mereka lebih terbuka terhadap teknologi dan gaya hidup, namun masih berpegang pada aturan agama," katanya dalam seminar prospek wisata syariah, Sabtu, 27 September 2014. (Baca: Akhir September, Standardisasi Wisata Syariah Kelar)

    Potensi bisnis wisata syariah di dunia cukup besar. Data kementerian menyebutkan nilai omzet wisata syariah mencapai US$ 137 miliar (Rp 1.659 triliun) dan akan bertumbuh hingga US$ 181 miliar (Rp 2.191 triliun) pada 2018. Tingginya potensi bisnis ini terjadi seiring bertumbuhnya produk domestik bruto (GDP) negara Islam yang tergabung dalam OKI. Saat ini GDP negara-negara OKI mencapai US$ 9,6 triliun, di atas Cina yang mencapai US$ 8,5 triliun. Pertumbuhannya mencapai 6,3 persen, lebih tinggi dibandingkan kelompok negara lain sebesar 5,3 persen.

    Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Esty Reko Astuti, mengatakan segera merampungkan standardisasi syariah bagi tiga fasilitas wisata, yakni restoran, spa, dan biro perjalanan wisata. "Targetnya selesai akhir bulan ini," katanya. (Baca: Pemetaan Potensi Wisata Syariah di Indonesia)

    Standardisasi yang sudah selesai, kata Esty, baru untuk hotel syariah. Patokan untuk segmen bisnis lainnya diupayakan selesai pada akhir September 2014. Setelah standardisasi rampung, pemerintah berupaya mempertemukan pelaku bisnis wisata syariah di Indonesia dengan lembaga terkait, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), masyarakat ekonomi Islam, industri pariwisata, akademikus, dan komunitas. "Agar program ini semakin terasah."

    JAYADI SUPRIADIN

    Berita Terpopuler
    UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini  
    Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo
    Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.