Kasus IM2, Operator Internet Minta Fatwa MA

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Direktur IM2 Indar Atmanto. Tempo/Ratih Purnama

    Mantan Direktur IM2 Indar Atmanto. Tempo/Ratih Purnama

    TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melayangkan surat permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) mengenai legalisasi skema bisnis internet. Menurut Ketua APJII, Semual Pangerapan, fatwa ini  untuk memberikan kepastian hukum bagi para operator internet agar tidak tersandung masalah seperti yang terjadi pada Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto.

    Surat permintaan fatwa ini bernomor 142/APJII-MA/IX/2014 dan akan menjadi permintaan terakhir APJII kepada Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring, yang segera turun dari jabatannya. Menurut Semual, latar belakang dilayangkannya surat permintaan fatwa ini terkait dengan vonis MA yang menolak kasasi Indar Atmanto sehingga harus menjalani hukuman penjara Sukamiskin. "Kesalahan yang dituduhkan adalah karena IM2 melakukan kerjasama penggunaan jaringan Indosat oleh IM2," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 September 2014. (Baca: Pengamat: Kasus IM2 Ancam Industri Jasa Internet).

    Menurut Semual, vonis Indar secara tidak langsung ataupun langsung mengancam industri telekomunikasi karena skema bisnis yang dilakukan oleh Indosat dan IM2, juga dilakukan oleh sebagian besar anggota APJII. Akibatnya, saat ini timbul keresahan akibat ketidakpastian hukum. Fatwa ini, kata Semual, menjadi upaya APJII untuk menjalankan usaha secara legal sehingga tidak harus menghentikan layanan kepada masyarakat. "Yang berakibat matinya layanan internet Indonesia." (Baca:APJII Minta Kasus Indosat Merujuk pada UU Telekomunikasi).

    Upaya APJII disepakati oleh Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI), Kalamullah Ramli, dan komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Nonot Harsono dalam pertemuan di kantor Kominfo. Menurut Kalamullah, posisi pemerintah dan BRTI  dalam kasus Indar ini adalah sama dengan APJII.“Sejak awal Menteri Tifatul sudah mengatakan tidak ada pelanggaran sama sekali oleh IM2,” kata dia. Sedangkan Nonot Harsono berpendapat, adalah hal yang aneh jika penyedia jasa internet harus memiliki izin penyelenggara jaringan.

    FERY FIRMANSYAH

    Berita Terpopuler
    UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini  
    Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo
    Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.