Akhir September, Standardisasi Wisata Syariah Kelar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penari melakukan aksi tarian di acara Pawai Karnaval Budaya di Jalan Merdeka, Jakarta, 18 Agustus 2014. Acara tahunan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini diselenggarakan tiap 18 Agustus, sebagai rangkaian HUT Kemerdekaan RI yang diikuti 33 Provinsi. TEMPO/Dasril Roszandi

    Penari melakukan aksi tarian di acara Pawai Karnaval Budaya di Jalan Merdeka, Jakarta, 18 Agustus 2014. Acara tahunan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini diselenggarakan tiap 18 Agustus, sebagai rangkaian HUT Kemerdekaan RI yang diikuti 33 Provinsi. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Untuk memacu pertumbuhan ekonomi wisata syariah ke depan, pemerintah segera merampungkan standardisasi syariah bagi tiga ikon fasilitas wisata, yakni restoran, spa, dan biro perjalanan wisata.

    "Targetnya September selesai," ujar Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Esty Reko Astuti dalam diskusi ekonomi syariah di Hotel Sofyan Syariah, Sabtu, 27 September 2014. (Baca: Sebuah Katalog Lengkap 50 Kreator Bersinar Indonesia)

    Menurut Esty, potensi sektor turis pariwisata syariah dunia cukup besar. Pada tahun lalu potensi syariah mencapai US$ 137 miliar dan terus dipacu menjadi US$ 181 miliar di 2018 mendatang. "Makanya kita jangan jadi penonton, tapi harus jadi pemain handal."

    Untuk menjaring potensi itu, pemerintah siap memacu pertumbuhan produk lokal berbasis syariah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan standar syariah untuk beberapa kawasan wisata syariah, seperti restoran, SPA dan biro pemandu wisata. "Sementara yang sudah standar syariah baru hotel, yang lainnya selesai bulan ini," kata Esty. (Baca: Garuda Indonesia Travel Fair 2014 Raup 223 Miliar)

    Selain promosi, beberapa strategi juga dilakukan pemerintah. Di antaranya memperbaiki strategi pemasaran, menyiapkan produk, hingga mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. "Prinsipnya tetap menegakkan norma agama, lokal Indonesia, dan mendinamiskan hubungan," ujarnyanya.

    Kemudian menggerakkan kerja sama dengan lembaga negara lainnya, seperti MUI, masyarakat ekonomi Islam, industri pariwisata, akademikus dan komunitas, agar sosialisasi berjalan lancar. "Pertumbuhan Malaysia jauh meninggalkan kita dengan konsep itu."

    JAYADI SUPRIADIN

    Terpopuler:

    RUU Pilkada, SBY Minta Dalang Walkout Diusut
    Demokrat Walkout RUU Pilkada, Ruhut: Siapa yang Ngibulin?
    UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini
    Pengamat: RUU Pilkada Balas Dendam Kubu Prabowo
    Ahok dan Ridwan Kamil Bisa Jadi Motor Gugat UU Pilkada

     


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dua Staf Khusus Edhy Prabowo yang Terjerat Korupsi

    Dua Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi simpul utama dalam kasus dugaan korupsi.