Dahlan Putar Otak Bayar Gaji Karyawan Merpati  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah penumpang berjalan menuju terminal kedatangan seusai terbang menggunakan pesawat Merpati Nusantara Airlines di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (13/5). ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Sejumlah penumpang berjalan menuju terminal kedatangan seusai terbang menggunakan pesawat Merpati Nusantara Airlines di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (13/5). ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan optimistis mampu menyelesaikan masalah hak karyawan Merpati Airlines sebelum masa jabatannya berakhir. "Bisa selesai, mudah-mudahan," ujarnya, Jumat, 26 September 2014.

    Dahlan masih enggan menjelaskan langkah penyelesaian yang akan diambilnya. "Kalau saya ceritakan sekarang, nanti ribut. Malah tak jadi lagi," ujarnya. Ia mengatakan langkah tersebut menyangkut banyak pihak, sehingga riskan jika diungkapkan saat ini.

    Dahlan hanya menjelaskan, yang menjadi prioritas utamanya adalah hak karyawan. Ia mengaku tak ada hal lain yang dijanjikan selain hak karyawan. "Saya tak bisa menyelesaikan seluruh keinginan, hanya hak karyawan," ujarnya.

    Maskapai penerbangan Merpati Airlines terancam bangkrut. Maskapai ini menanggung utang sebesar Rp 7 triliun. Selain itu, sudah delapan bulan karyawan tak menerima gaji akibat pengelolaan manajemen yang buruk.

    Sehari sebelumnya, Dahlan juga mengungkapkan hal yang sama di gedung Kementerian BUMN. Dia mengatakan jalan yang ditempuh akan berbelit. "Caranya agak muter, memerlukan banyak perizinan dari berbagai stakeholder," ujarnya. Ia mengatakan ada teknik-teknik tertentu untuk memperjuangkan hak-hak karyawan Merpati.

    DINI PRAMITA

    Berita Terpopuler
    Bendera PKS Dibakar, Jumhur: Massa Marah 
    RUU Pilkada, Kubu Jokowi di Ambang Kekalahan 
    Kisruh RUU Pilkada, Bendera PKS Dibakar 
    RUU Pilkada, Ahok: Ada Isu Sogokan Rp 150 Juta 
    KPK Hattrick Tangkapi Gubernur Riau 
    RUU Pilkada, SBY Pasrah dengan Keputusan DPR  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.