Penghapusan Pilkada Langsung Tekan Kurs Rupiah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Anggota DPR mengambil keputusan dengan mekanisme voting saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat 26 September 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Sejumlah Anggota DPR mengambil keputusan dengan mekanisme voting saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat 26 September 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Putusan Dewan Perwakilan Rakyat yang menghapus pilkada langsung dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menambah tekanan pada nilai tukar rupiah. Hari ini, rupiah paling tertekan dibanding mata uang regional yang diperdagangangkan pada level 12.007 per dolar Amerika Serikat. (Baca: RUU Pilkada, SBY Pasrah dengan Keputusan DPR)

    "Kondisi global sudah mendorong pelemahan rupiah, tapi keputusan politik semalam memberi tambahan," kata Kepala Ekonom Bank Internasional Indonesia Juniman saat dihubungi, Jumat, 26 September 2014. (Baca: Demokrat: Kami Jadi Penentu untuk Diri Sendiri)

    Menurut Juniman, keputusan politik berupa penghapusan pilkada langsung sebenarnya tidak menjadi pendorong utama pelemahan rupiah. Nilai tukar, ujar dia, memang sudah menunjukkan tren penurunan sejak kondisi global yang memburuk.

    Begitu pula kondisi pasar saham yang sudah mendapat tekanan dari kondisi global yang menghantui negara-negara berkembang. Menurut Juniman, sejak IMF mengoreksi pertumbuhan ekonomi global, seluruh struktur fundamental keuangan ikut bergerak. "Jadi, memang kondisi di luar sedang negatif, ditambah kondisi politik saat ini," tuturnya.

    Senada dengan itu, analis dari Asia Financial Networks, Agus Susanto, mengatakan indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini ikut terpengaruh hasil voting semalam. "Kekalahan koalisi partai pengusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam voting mengindikasikan pemerintah ke depannya akan dihadapkan pada tawar-menawar dalam mengambil kebijakan," kata Agus dalam pesan elektroniknya.

    Pada Jumat dinihari tadi, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memutuskan menghapus pilkada langsung melalui revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Keputusan itu diambil melalui voting di sidang paripurna. Kubu pendukung pilkada langsung dari koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla kalah telak oleh kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

    AYU PRIMA SANDI | GANGSAR PARIKESIT

    Berita Terpopuler
    Bendera PKS Dibakar, Jumhur: Massa Marah 
    RUU Pilkada, Kubu Jokowi di Ambang Kekalahan 
    Peta RUU Pilkada: Kubu Prabowo 233, Jokowi 237
    Kisruh RUU Pilkada, Bendera PKS Dibakar 
    RUU Pilkada, Ahok: Ada Isu Sogokan Rp 150 Juta  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.