Dukung Hilirisasi, PPN Tambang Diminta Dihapus  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Karyawan mengaduk leburan aluminium di pabrik pengecoran aluminium smelter Rusal Krasnoyarsk, di Siberia, Krasnoyarsk, Rusia, 8 Juli 2014. REUTERS/Ilya Naymushin

    Karyawan mengaduk leburan aluminium di pabrik pengecoran aluminium smelter Rusal Krasnoyarsk, di Siberia, Krasnoyarsk, Rusia, 8 Juli 2014. REUTERS/Ilya Naymushin

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah didesak agar mengkaji ulang pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pengusaha yang membangun smelter. Sebab, biaya PPN menambah biaya yang harus ditanggung pengusaha yang berniat memberi nilai tambah atas produk mineral.

    "Assessment beberapa perusahaan, pengenaan PPN tidak ekonomis. Mereka meminta agar PPN tidak dipungut," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R. Sukhyar seusai diskusi soal tambang di Jakarta, Selasa, 23 September 2014.

    Sukhyar mencontohkan, PT Aneka Tambang dikenai PPN saat akan memurnikan anoda slime yang dipasok dari PT Smelting Gresik. "Anoda slime tersebut biasanya dikirim ke Jepang. Tapi, untuk mendukung hilirisasi, akan dimurnikan di smelter Antam. Nah, karena sifatnya meningkatkan nilai tambah, PPN itu dikenakan," ujarnya. (Baca: KPK: Kepala Daerah Sembarangan Beri Izin Tambang)

    Menurut Sukhyar, permintaan tersebut menjadi masukan bagi pemerintah. Sebab, awalnya pengenaan PPN untuk pelaku usaha smelter yang menerima pasokan dari produsen mineral dianggap sebagai instrumen penerimaan negara. "Awalnya, kita tidak sadar bahwa keinginan menambah nilai tambah mineral terkendala PPN. Jadi, ini sudah kami laporkan ke Kementerian Keuangan. Nanti akan dinilai mereka," tuturnya.

    Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Agus Suhartono mengatakan kendala lain yang dihadapi untuk mewujudkan hilirisasi mineral adalah minimnya pendanaan. Menurut dia, pemerintah tidak mendorong sektor finansial untuk membantu proses hilirisasi. "Tidak ada satu pun bank yang mendorong proses hilirisasi. Itu kekurangannya," ujarnya. (Baca: Saham Pertambangan Masih Jadi Incaran)

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan Rp 266,6 triliun kepada produk domestik bruto (PDB). Nilai tersebut lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 269,5 triliun.

    AYU PRIMA SANDI

    Berita Terpopuler
    Pembuat Faktur Pajak Palsu Ditangkap
    Begini Cara Pemalsu Faktur Pajak Itu Bekerja
    Pemalsu Faktur Pajak Itu Petugas Cleaning Service
    Asumsi Makro RAPBN 2015 Disepakati

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.