Kasus Newmont, Kebijakan Pemerintah Dinilai Ngawur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • REUTERS/Neil Chatterjee

    REUTERS/Neil Chatterjee

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa mengatakan akan terjadi eksplorasi berlebihan dengan ditambahnya kuota ekspor PT Newmont Nusa Tenggara. Kebijakan penambahan kuota ini, ujar dia, menunjukkan pemerintah tak punya perencanaan strategis ke depan. Kondisi ini bisa membuat kebutuhan domestik mengalami kekurangan. (Baca: ESDM Terbitkan Surat Persetujuan Ekspor Newmont)

    "Sumber daya alam seharusnya untuk sebesar kepentingan rakyat, bukan semata dapatkan pendapatan," tuturnya saat dihubungi, Sabtu, 20 September 2014. Padahal, kata dia, sumber daya alam Indonesia banyak yang bisa memiliki nilai tambah. Namun, selama ini, sumber daya alam banyak diekspor dalam bentuk mineral mentah.

    Selain eksplorasi berlebihan, penambahan kuota akan menyebabkan harganya jatuh. "Hukum ekonominya kan gitu, kalau barang banyak, harganya jadi murah," ujar Iwa.

    Menurut dia, kebijakan ini juga tampak sebagai aji mumpung. "Mumpung laku, jual saja," tuturnya. Padahal bahan yang ada di area tambang Newmont Nusa Tenggara merupakan kebutuhan dunia yang tak akan pernah berhenti.

    Direktur Minerba Kementerian ESDM Sukhyar mengaku telah memberikan rekomendasi surat persetujuan ekspor kepada PT Newmont Nusa Tenggara untuk melakukan ekspor konsentrat. Menurut Sukhyar, dengan adanya SPE, Newmont bisa melakukan ekspor konsentrat sebesar 304.515 ton untuk enam bulan. Angka tersebut, kata dia, sebenarnya adalah jatah untuk tiga tahun. Kemampuan produksi Newmont yang mencapai 600 ribu ton per tahun dijadikan alasan penambahan kuota ini.

    TRI ARTINING PUTRI

    Berita Terpopuler
    Megawati Puji Habis Jokowi di Rakernas PDIP
    NasDem: Tiga Partai Koalisi Merah Putih Merapat
    Tiba di Lokasi Kongres Gerindra, Prabowo: Kok Sepi 
    Sindir Ahok, Prabowo: Kutu Busuk, Kutu Loncat? 
    Jadi King Maker Politik, Luthfi Hasan Sebut SBY 
    Bogor Larang Pelat B, Jokowi: Masuk Jakarta Pakai Tiket  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.