Polda Babel Siap Pidanakan Surveyor Indonesia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja melintas didepan tumpukan timah saat bongkar muat dikawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Pekerja melintas didepan tumpukan timah saat bongkar muat dikawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Pangkalpinang - Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Bangka Belitung bersiap untuk mempidanakan lembaga Surveyor Indonesia apabila terbukti melakukan pemalsuan data Laporan Surveyor (LS) untuk ekspor timah. Kecurigaan adanya indikasi pemalsuan data survei muncul terkait dengan dihentikannya rencana ekspor 23 perusahaan timah. (Baca: Polda Bangka Belitung Tahan Dua Pengusaha Timah)

    Buntut penyelidikan tersebut, dua orang pengusaha timah dari PT Bangka Timah Utama Sejahtera (BTUS) sudah ditahan polisi. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bangka Belitung Herry Santoso mengatakan data LS yang dikeluarkan oleh Surveyor Indonesia merupakan data paling penting dalam ekspor timah. Sehingga, apabila ada kesalahan data, maka di situ ada pelanggaran.

    "Penindakan terhadap Surveyor Indonesia masih menunggu penyidikan hulu dan hilir pertambangan timah. Kalau terbukti Surveyor melakukan pelanggaran dengan mengeluarkan data palsu, segera kita pidanakan," ujar Herry kepada wartawan, Rabu, 17 September 2014. (Baca: Gubernur Babel Minta Bursa Timah Dibubarkan)

    Herry mengatakan anggotanya saat ini turut mendampingi Surveyor Indonesia melakukan tugasnya mengecek barang dan memantau Izin Usaha Pertambangan milik perusahaan. "Petugas Surveyor Indonesia di Bangka Belitung ternyata cuma 12 orang. Memang susah kalau SDM-nya kurang. Makanya mereka cuma mengecek IUP secara periodik saja. Tidak pernah dicek setiap penerbitan LS," ujar dia.

    Herry juga menegaskan, setelah penyelidikan pelanggaran Undang-undang pertambangan terhadap 23 perusahaan timah selesai, akan ketahuan sejauh mana permainan dan pelanggaran yang dilakukan Surveyor Indonesia. "Jika terbukti akan kita jerat dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Kita memang belum sampai pada penghitungan kerugian negara. Kita tindak dulu semua pelanggaran dari hulu sampai ke hilirnya," ujarnya.

    SERVIO MARANDA

    Terpopuler:
    Jokowi Akan Cetak 1 Juta Hektare Sawah di Sulawesi
    Tol Trans Sumatera Dibangun Awal Oktober
    14 Ribu Pelaku Usaha Kecil Dilatih Pakai Internet
    Begini, Risiko Investasi di Saham Alibaba
    Akhir 2014, Pelni Buka Pelayaran Wisata


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.