TEMPO.CO, Jakarta: Kepala Ekonom Bank Internasional Indonesia (BII) Juniman mengatakan terwujudnya program dalam visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, sangat bergantung pada pengisi posisi Kementerian terkait. Ia menyampaikan posisi kunci yang berkaitan dengan program visi-misi pemerintahan baru perlu diisi oleh orang-orang nonpartai. (Baca: Tim Transisi : Soal Kabinet Wewenang Jokowi)
"Haruslah diisi orang-orang profesional yang pada akhirnya bisa mewujudkan visi-misi itu," ujar Juniman ketika dihubungi Tempo, Selasa, 16 September 2014. Ia mengatakan dalam programnya presiden terpilih ingin peningkatan dan perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, pangan, maritim, dan industri. Sehingga pengisi jabatan menteri terkait dengan sektor-sektor ini haruslah diisi rang-orang profesional yang dapat bekerja penuh untuk negara dan bekerja secara transparan. Selain itu Kementerian Keuangan juga merupakan pos kementerian yang wajib diisi oleh orang profesional.
Mendudukkan orang profesional pada pos tersebut akan membuat segalanya transparan dan yang bersangkutan dijamin bekerja untuk negara. "Dan yang jelas menghindari permainan anggaran, supaya tidak jadi bendahara partai," ujar Juniman. Bahkan menurutnya, dengan cita-cita menghapuskan mafia BBM dan visi menaikkan harga BBM bersubsidi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu dan wajib diisi oleh orang profesional agar visi itu terlaksana.
Ia menyampaikan dengan komposisi 18 orang profesional dan 16 orang profesional dari partai politik pemerintah tetap harus memastikan agar profesional partai tersebut keluar dari partai. (Baca: Soal Menteri, Jokowi Seleksi Nama CEO BUMN-Swasta)
"Supaya tidak ada conflict of interest. Kerja cepat dan benar-benar memajukan negara," kata Juniman.
Baca Juga:
Ia mengatakan pasar saat ini sedang menanti-nanti keputusan pemerintah baru mengenai pengisi jabatan kementerian. Kekhawatiran pasar ini berkaitan dengan efektivitas pemerintah baru dengan komposisi itu.
Ia mengatakan rupiah bisa jadi kembali tertekan jika ekspektasi pasar mengenai pengisi jabatan menteri ini tidak sesuai harapan. Pasar sangat menanti keputusan ini, karena akan menjadi jawaban apakah mereka akan menarik dananya keluar dari Indonesia atau tidak.
Ia menyampaikan kebijakan pemerintah yang dipilih oleh masing-masing kementerian akan sedikit banyak dipengaruhi oleh profil tokoh pengisi jabatan menteri tersebut. Kementerian yang diisi oleh profesional dari partai cenderung akan memungkinkan terjadinya konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakannya.
Sedangkan kementerian yang diisikan orang-orang profesional dapat memberikan kepercayaan bahwa pejabat tersebut bekerja untuk negara dan bertindak transparan tanpa kepentingan dibaliknya.
MAYA NAWANGWULAN
Terpopuler
Pasar Kecewa terhadap Susunan Kabinet Jokowi
Airport Tax Wajib Masuk Tiket
Asuransi Pertanian, Premi Petani Rp 180 Ribu/Ha
Airsia Tambah Dua Rute dari Medan Oktober Ini
Krakatau Minta Tax Holiday untuk Anak Perusahaan
