Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politikus Kuasai BPK, Independensi Terancam

image-gnews
Suasana uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 5 September 2014. Sebanyak 8 dari 48 anggota Komisi I hadir pada seleksi sesi pertama. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Suasana uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 5 September 2014. Sebanyak 8 dari 48 anggota Komisi I hadir pada seleksi sesi pertama. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta: Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Roy Salam, menilai nama-nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diumumkan DPR, mengancam independensi lembaga ini. "Saya kira akan sulit menghindari benturan kepentingan dalam audit BPK ke depan," ujar Roy ketika dihubungi, Selasa, 16 September 2014. (Baca: Pesan Ketua Komisi XI untuk Anggota BPK Terpilih)

Sebabnya, ada empat nama yang berasal dari partai politik sekaligus sebagai anggota Komisi XI. Hal ini dinilainya akan berimplikasi dalam audit-audit yang dilakukan BPK baik di pusat maupun daerah terkait dengan lembaga maupun partai, hubungan partai politik dengan yang diaudit, serta relasi ketua BK dengan pihak yang diaudit. "Bagaimana melepaskan benturan kepentingan tersebut. Ini tentu akan menggerus kredibilitas BPK," ujarnya. (Baca: Jadi Anggota BPK, Harry Azhar Mundur dari Golkar)

Kelima anggota yang lolos mendapat suara terbanyak dalam proses seleksi DPR adalah Harry Azhar Azis, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi, Eddy Moelyadi Soepardi, dan Moermahadi Soerja Djanegara. Empat nama pertama merupakan anggota partai. Khusus untuk Harry Azhar dan Aschanul Qosasi, keduanya merupakan anggota Komisi Keuangan atau XI. (Baca: Siapa Calon Kuat Anggota BPK?)

Menurut Roy, keberadaan tiga orang calon yang berasal dari partai politik sekaligus sebagai anggota Komisi XI di dalamnya juga mencerminkan adanya konflik kepentingan. "Itu sarat dengan konflik kepentingan," ujar dia.

Tiga dari lima anggota BPK, yang terpilih dalam pemungutan suara oleh Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan politikus Koalisi Merah Putih, yang dalam pemilihan presiden lalu mendukung Prabowo Subianto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam pemilihan kemarin, politikus dari Partai Golkar Harry Azhar Aziz, politikus dari Partai Demokrat Achsanul Qosasi, serta Ketua BPK saat ini Rizal Djalil, terpilih. Sebelum di BPK, Rizal adalah legislator DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional. Dua lainnya adalah anggota BPK periode 2009-2014, Moermahadi Soerja Djanegara, serta Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Eddy Moelyadi Soepardi. Eddy sekaligus politikus Partai Kebangkitan Bangsa.

Moermahadi meraih suara terbanyak dalam pemilihan lewat voting tertutup itu. Eddy terpilih terakhir setelah melalui proses voting dua kali karena perolehan suaranya sama dengan Nur Yasin, yakni 23 suara. Setelah voting kedua, Eddy unggul dengan 31 suara, sedangkan Nur Yasin memperoleh 11 suara.

PRIO HARI KRISTANTO

Berita Terpopuler 
Ratusan Warga Prancis Berjihad untuk ISIS
Kapolri Didesak Ungkap Penyebab Jatuhnya MH370
Pengamat: Kabinet Jokowi Lebih Reformis dari SBY
Anggota DPRD Jakarta, Makan Uang Rakyat dan Bolos Rapat
Sore Ini, Kabinet Jokowi Diumumkan

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasus Program Proteksi TKI Diusut KPK, Stafsus Menaker Sebut Soal Itu Sudah Selesai Sejak 2017

18 hari lalu

Staf Khusus Menakertrans Dita Indah Sari (kiri), Jubir Kemenlu Michael Tene (kanan) dan Anggota Komisi I DPR Poempida Hidayatulloh (tengah) menjadi narasumber dalam dialog interaktif sebuah radio swasta
Kasus Program Proteksi TKI Diusut KPK, Stafsus Menaker Sebut Soal Itu Sudah Selesai Sejak 2017

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari menjelaskan soal kronologi pengadaan program proteksi TKI yang tengah diusut KPK.


Hasil Audit BPK, Utang Pengadaan Pupuk Subsidi Kementan Capai Rp 27 Triliun

27 hari lalu

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Hasil Audit BPK, Utang Pengadaan Pupuk Subsidi Kementan Capai Rp 27 Triliun

Total utang pengadaan pupuk subsidi periode 2020 hingga 2023 Rp 27 triliun terungkap dari hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Dorong BPK Audit Program Food Estate

36 hari lalu

Ketua Dewan Pembina Relawan Juragan TB Hasanuddin didampingi Ketua Relawan Juragan Wilayah Kota Depok Mohammad Sholeh dan Bendahara DPC PDIP Kota Depok Yuni Indriani usai deklarasi di Kampung Wisata Goes RT. 1 RW. 1 Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Depok, Ahad, 4 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Dorong BPK Audit Program Food Estate

Alih-alih ramai menjadi pro dan kontra, Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin menyarankan agar BPK mengaudit program Food Estate Kemenhan.


Kasus Korupsi Tukin Kementerian ESDM, KPK Kembali Periksa Sekertaris Ditjen Minerba

39 hari lalu

9 orang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap 9 dari 10 orang tersangka baru PNS Kementeriaan ESDM, Subbagian Perbendaharaan, Priyo Andi Gularso, Pejabat Pembuat Komitmen, Novian Hari Subagio, staf PPK, Lernhard Febian Sirait, Bendahara Pengeluaran, Christa Handayani Pangariwibowo, PPK, Haryat Prasetyo, Operator SPM, Beni Arianto, Penguji Tagihan, Hendi, PPABP, Rokhmat Annashikhah, Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi, Maria Febri Valentine, sedangkan Bendahara Pengeluaran, Abdullah belum menjalani penahanan dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran Tunjangan Kinerja pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2022. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Korupsi Tukin Kementerian ESDM, KPK Kembali Periksa Sekertaris Ditjen Minerba

KPK kembali memeriksa Sekretaris Ditjen Minerba Kementerian ESDM dalam kasus korupsi tukin.


BPK Hitung Kerugian Negara dalam Dugaan Korupsi Dana BOS oleh Panji Gumilang

40 hari lalu

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang mendatangi Mabes Polri untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2023. Panji Gumilang diperiksa atas kasus dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, berita bohong, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga penyalahgunaan uang zakat. TEMPO/ Febri Angga Palguna
BPK Hitung Kerugian Negara dalam Dugaan Korupsi Dana BOS oleh Panji Gumilang

PPATK, ucap Whisnu, menjelaskan pola transaksi pencucian uang yang diduga dilakukan Panji Gumilang melalui Pesantren Al-Zaytun.


Jokowi Puji Kinerja Lembaga Negara di Sidang Tahunan: Ada BPK, BI, OJK, hingga LPS

41 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023 REUTERS/Willy Kurniawan/Pool
Jokowi Puji Kinerja Lembaga Negara di Sidang Tahunan: Ada BPK, BI, OJK, hingga LPS

Presiden Jokowi memuji kinerja berbagai lembaga negara dalam pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD.


Dalami Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Polri Koordinasi Dengan PPATK dan BPK Hari Ini

49 hari lalu

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan memberikan keterangan terkait kasus penyelewengan dana umat Aksi Cepat Tanggap (ACT). Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta. Jumat, 29 Juli 2022. Whisnu Hermawan menyatakan keempat petinggi ACT Ahyudin, Ibnu Khajar, Heriyana Hermain, dan Novariyadi Imam Akbari ditahan oleh Bareskrim per hari ini. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dalami Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Polri Koordinasi Dengan PPATK dan BPK Hari Ini

Dittipideksus Bareskrim Polri masih mendalami dugaan TPPU yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang.


PGN dan Sejumlah Permasalahan yang Melingkupinya, Temuan BPK 2017-2022

58 hari lalu

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menjalin kerja sama pemanfaatan Floating Storage and Regasification (FSRU) gas alam cair (LNG) Lampung dengan PT PLN (Persero) untuk dialirkan menuju pembangkit listrik Muara Tawar. Perjanjian kerja sama di gelar di Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018. (dok PGN)
PGN dan Sejumlah Permasalahan yang Melingkupinya, Temuan BPK 2017-2022

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah dalam proyek-proyek PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN.


Heru Budi Ralat Soal Audit JIS, BPKP Sarankan Optimalkan Sarana Dan Prasana

59 hari lalu

Penampakan Stadion Internasional Jakarta (JIS), Jakarta pada Rabu 13 April 2023. ANTARA/Michael Siahaan
Heru Budi Ralat Soal Audit JIS, BPKP Sarankan Optimalkan Sarana Dan Prasana

Sebelumnya Heru Budi mengatakan audit BPK menyarankan adanya penyempurnaan sarana dan prasarana JIS.


Heru Budi Ingin JIS Diaudit Lagi, BPKP: Belum Terima Surat dari Pemprov DKI

27 Juli 2023

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat meninjau JIS, Jakarta Utara, Selasa, 4 Juli 2023. Dok: Pemprov DKI Jakarta.
Heru Budi Ingin JIS Diaudit Lagi, BPKP: Belum Terima Surat dari Pemprov DKI

Pj Gubernur DKI Heru Budi ingin JIS yang dibangun era Anies Baswedan diaudit lagi oleh BPKP dan Inspektorat. JIS sudah diaudit BPK.