Politikus Kuasai BPK, Independensi Terancam

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 5 September 2014. Sebanyak 8 dari 48 anggota Komisi I hadir pada seleksi sesi pertama. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Suasana uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 5 September 2014. Sebanyak 8 dari 48 anggota Komisi I hadir pada seleksi sesi pertama. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta: Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Roy Salam, menilai nama-nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diumumkan DPR, mengancam independensi lembaga ini. "Saya kira akan sulit menghindari benturan kepentingan dalam audit BPK ke depan," ujar Roy ketika dihubungi, Selasa, 16 September 2014. (Baca: Pesan Ketua Komisi XI untuk Anggota BPK Terpilih)

    Sebabnya, ada empat nama yang berasal dari partai politik sekaligus sebagai anggota Komisi XI. Hal ini dinilainya akan berimplikasi dalam audit-audit yang dilakukan BPK baik di pusat maupun daerah terkait dengan lembaga maupun partai, hubungan partai politik dengan yang diaudit, serta relasi ketua BK dengan pihak yang diaudit. "Bagaimana melepaskan benturan kepentingan tersebut. Ini tentu akan menggerus kredibilitas BPK," ujarnya. (Baca: Jadi Anggota BPK, Harry Azhar Mundur dari Golkar)

    Kelima anggota yang lolos mendapat suara terbanyak dalam proses seleksi DPR adalah Harry Azhar Azis, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi, Eddy Moelyadi Soepardi, dan Moermahadi Soerja Djanegara. Empat nama pertama merupakan anggota partai. Khusus untuk Harry Azhar dan Aschanul Qosasi, keduanya merupakan anggota Komisi Keuangan atau XI. (Baca: Siapa Calon Kuat Anggota BPK?)

    Menurut Roy, keberadaan tiga orang calon yang berasal dari partai politik sekaligus sebagai anggota Komisi XI di dalamnya juga mencerminkan adanya konflik kepentingan. "Itu sarat dengan konflik kepentingan," ujar dia.

    Tiga dari lima anggota BPK, yang terpilih dalam pemungutan suara oleh Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan politikus Koalisi Merah Putih, yang dalam pemilihan presiden lalu mendukung Prabowo Subianto.

    Dalam pemilihan kemarin, politikus dari Partai Golkar Harry Azhar Aziz, politikus dari Partai Demokrat Achsanul Qosasi, serta Ketua BPK saat ini Rizal Djalil, terpilih. Sebelum di BPK, Rizal adalah legislator DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional. Dua lainnya adalah anggota BPK periode 2009-2014, Moermahadi Soerja Djanegara, serta Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Eddy Moelyadi Soepardi. Eddy sekaligus politikus Partai Kebangkitan Bangsa.

    Moermahadi meraih suara terbanyak dalam pemilihan lewat voting tertutup itu. Eddy terpilih terakhir setelah melalui proses voting dua kali karena perolehan suaranya sama dengan Nur Yasin, yakni 23 suara. Setelah voting kedua, Eddy unggul dengan 31 suara, sedangkan Nur Yasin memperoleh 11 suara.

    PRIO HARI KRISTANTO

    Berita Terpopuler 
    Ratusan Warga Prancis Berjihad untuk ISIS
    Kapolri Didesak Ungkap Penyebab Jatuhnya MH370
    Pengamat: Kabinet Jokowi Lebih Reformis dari SBY
    Anggota DPRD Jakarta, Makan Uang Rakyat dan Bolos Rapat
    Sore Ini, Kabinet Jokowi Diumumkan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).