Salah Rekrut, BPK Bisa Jadi Alat Politik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih, Rizal Djalil mengucapkan sumpah jabatan pada pelantikannya di Jakarta, (28/4). Rizal Djalil terpilih sebagai Ketua BPK masa jabatan April-Oktober 2014 menggantikan Hadi Poernomo yang memasuki masa pensiun. Tempo/Tony Hartawan

    Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih, Rizal Djalil mengucapkan sumpah jabatan pada pelantikannya di Jakarta, (28/4). Rizal Djalil terpilih sebagai Ketua BPK masa jabatan April-Oktober 2014 menggantikan Hadi Poernomo yang memasuki masa pensiun. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Ari Dwipayana mengatakan pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan berada dalam masa kritis. Menurut dia, BPK saat ini berpotensi menjadi jalan masuk bagi kepentingan politik yang tak mengupayakan perwujudan good governance.

    "Apabila mekanisme voting tertutup masih akan dilaksanakan, maka akan menjadi jalan masuk bagi Koalisi Merah Putih untuk memperkuat posisi di dalam pemerintahan," ujar Ari kepada Tempo, Ahad, 14 September 2014. (Baca: Siapa Calon Kuat Anggota BPK Periode Mendatang?)

    Ia khawatir apabila BPK didominasi oleh Koalisi Merah Putih, maka lembaga ini terancam akan dimanfaatkan sebagai instrumen politik saja. "BPK akan kehilangan fungsi utama sebagai lembaga penjaga check and balance keuangan atau anggaran negara," ujar dia. Menurut dia, ke depan fungsi BPK hanya sebatas sebagai alat tawar-menawar dan menekan pemerintahan. "Ini tidak sehat," ujar dia.

    Terkait dengan persayaratan, menurut dia, seharusnya anggota BPK mundur dari partai jika ingin mencalonkan diri. Bahkan, kata Ari, akan ideal jika calon anggota BPK sudah setahun mundur dari partai. Menurut Ari, cara ini akan efektif untuk mencegah kepentingan politik yang menunggangi calon yang berasal dari partai. (Baca: ICW Anggap Rekrutmen Anggota BPK Bermasalah)

    Selain itu, Ari juga mengatakan indikator dan ukuran-ukuran sebagai kriteria calon harus dibuka ke publik. "BPK bukan soal representasi saja karena ada fungsi audit yang sangat vital bagi pelaksanaan good governance," ujar dia.

    Ari menjelaskan masyarakat harus tahu mengenai siapa yang dipilih dan mengapa dia terpilih. "Dengan demikian rasa percaya masyarakat terhadap akuntabilitas penyelenggaraan negara dapat terjaga," ujar dia.

    DINI PRAMITA


    Terpopuler:
    7 Serangan Ahok yang Bikin Lulung Geram

    Alvin Lie: PAN Didirikan untuk Kedaulatan Rakyat

    Densus 88 Tangkap Empat Warga Asing di Poso

    Costa Hat-trick, Chelsea Bungkam Swansea City 4-2

    Hasil Pertandingan Liga Primer Inggris


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rekaman 8 Menit 46 Detik Drama Kematian George Floyd

    Protes kematian George Floyd berkecamuk dari Minneapolis ke berbagai kota besar lainnya di AS. Garda Nasional dikerahkan. Trump ditandai oleh Twitter.