Bangun Tol Laut, Jokowi-Kalla Butuh Rp 31 triliun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok terlihat dari ketinggian, Jakarta, Kamis (21/2). Mengacu pada perolehan ekspor sepanjang 2012 yang mencapai US$ 190,04 miliar, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan laju ekspor nasional pada tahun 2013 akan menembus US$ 200 miliar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok terlihat dari ketinggian, Jakarta, Kamis (21/2). Mengacu pada perolehan ekspor sepanjang 2012 yang mencapai US$ 190,04 miliar, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan laju ekspor nasional pada tahun 2013 akan menembus US$ 200 miliar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Akbar Faisal,  mengatakan konsep pembangunan tol laut membutuhkan dana sebesar Rp 31 triliun. Dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan 63 proyek. "Fokusnya adalah pembenahan pelabuhan dan perkapalan," kata dia kepada Tempo, Jumat, 12 September 2014.

    Akbar mengatakan kucuran dana tersebut untuk membenahi industri perkapalan saat ini yang masih lemah. Selain itu, ada delapan pelabuhan utama yang akan dibangun seperti Tanjung Priok. Ke depannya, kata dia, ada 22 pelabuhan yang akan dibenahi, mulai dari Kuala Tanjung sampai Sorong Papua. "Kami targetkan selesai dalam lima tahun. Tiga bulan pertama fokus di regulasi, selanjutnya infrastruktur," ujarnya. (Baca: Program Pendulum Nusantara Berjalan Lambat  ).

    Saat ini, pembenahan pelabuhan di Indonesia termasuk dalam rangkaian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Bobby Mamahit, salah satu rencana yang mendesak untuk diterapkan yakni jalur tol laut yang mengggunakan kapal berukuran 750 hingga 1000 twenty foot equivalents units (TEUs). Menurut Bobby, penyesuaian ukuran kapal perlu dilakukan karena kemampuan atau kondisi setiap pelabuhan di Indonesia berbeda-beda, termasuk tingkat kedalamannya.

    Direktur Utama PT Pelindo II (Persero), Richard Joost Lino, mengatakan proyek tol laut Joko Widodo - Jusuf Kalla bisa selesai hanya dalam waktu singkat. Jika Pelindo I, II, III, dan IV diberi komitmen investasi US$ 5 miliar-6 miliar, konsep itu bisa terlaksana. "Lima tahun beres," kata Lino. (Baca: Pelindo II Yakin Tol Laut Bisa Beres dalam 5 Tahun  ).

    Berdasarkan studi Oxford Economics, kata Lino, jika level pelayanan pelabuhan di Indonesia disetarakan dengan level ASEAN, ekonomi akan tumbuh 0,31 persen. Jika produktivitasnya disetarakan dengan Singapura, pertumbuhan ekonomi bisa tambah 0,78 persen.

    AMOS SIMANUNGKALIT

    BeritaTerpopuler
    Golkar Cium Kejanggalan di Balik Mundurnya Ahok
    Kepala Daerah Pendukung Prabowo Membelot  
    Gerindra: Ahok Kader Salah Asuhan 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.