Calon Anggota BPK Kritik Proses Seleksi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Anggota BPK, Edy Rasidin dalam paparannya ketika mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 5 September 2014. Sebanyak 11 dari 63 calon anggota BPK periode 2014-2019 akan menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan hari ini. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Calon Anggota BPK, Edy Rasidin dalam paparannya ketika mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 5 September 2014. Sebanyak 11 dari 63 calon anggota BPK periode 2014-2019 akan menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan hari ini. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Hernold Ferry Makawinbang, menyindir proses rekrutmen yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Bekas Wakil Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Barat ini mengatakan kebijakan legislasi dan rekrutmen anggota BPK harus diubah. (Baca: ICW: Rekrutmen Calon Anggota BPK Bermasalah)

    "Harus dihilangkan kesimpulan sementara masyarakat bahwa BPK sebagai tempat penampungan para politikus yang gagal mewakili konstituennya di DPR," ujar Hernold dalam uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 9 September 2014. (Baca: Seleksi BPK, Hanya 8 Anggota Dewan yang Hadir)

    Ia menilai solusi terbaik dari pemilihan anggota BPK adalah membagi komposisi auditor negara ini. Komposisi anggota BPK, tutur ia, perlu dibagi menjadi tiga: berlatar belakang politikus, pejabat karier di BPK, dan profesional lainnya.

    Pembagian komposisi ini, kata Hernold, penting untuk melindungi independensi BPK sebagai lembaga audit negara. Dia khawatir komposisi politikus yang dominan dalam struktur pimpinan BPK akan membuat lembaga ini berkinerja buruk.

    Dewan Perwakilan Rakyat sedang menggelar uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih calon anggota BPK. Komposisi calon anggota BPK yang didominasi politikus menuai beragam protes, salah satunya dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

    Peneliti dari ICW, Firdaus Ilyas, sebelumnya mengatakan proses pemilihan anggota BPK sarat berbagai persoalan dan konflik kepentingan. Ada empat persoalan yang membuat proses rekrutmen dinilai tak transparan.

    Empat hal itu adalah kuatnya potensi konflik kepentingan dalam proses penyeleksian anggota BPK, adanya politikus dan kader parpol yang menjadi calon anggota BPK, dan munculnya fenomena pencari kerja. Selain itu, anggota BPK rawan diisi calon yang tidak menjabat secara penuh atau pensiun dini dari jabatan.

    MAYA NAWANGWULAN

    Berita Terpopuler
    Temui Mega, Risma Tak Bersedia Jadi Menteri Jokowi 
    PKS Blunder Usung Pilkada Tak Langsung
    Ketemu Sudi Silalahi, Rini Minta Maaf 
    Demi Prabowo, PKS Setuju Pilkada Lewat DPRD 
    Jokowi: RUU Pilkada Potong Kedaulatan Rakyat
    Istana Siapkan Mobil Dinas Kabinet Jokowi-JK
    Struktur Kabinet Jokowi 80 Persen Beres  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.