Wali Kota Risma Bikin Terobosan di Bidang Pajak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengawasi pemasangan plakat bebas prostitusi di akses jalan menuju lokalisasi Dolly, Surabaya, 27 Juli 2014. TEMPO/Fully Syafi

    Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengawasi pemasangan plakat bebas prostitusi di akses jalan menuju lokalisasi Dolly, Surabaya, 27 Juli 2014. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya menjalin kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam berbagi basis data wajib pajak. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany di Balai Kota Surabaya, Senin, 8 September 2014.

    Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I Jawa Timur Ken Dwijugiasteadi dan Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan ikut membubuhkan tanda tangan. Penandatanganan kerja sama disaksikan Menteri Keuangan Chatib Basri. "Kalau punya satu database, tidak akan bisa lagi orang bicara hindari pajak," kata Risma seusai penandatanganan.

    Risma mengaku kerja sama itu sudah lama ditunggu. Menurut dia, sharing database juga akan mempermudah pengelolaan dan penghitungan pajak. Kementerian Keuangan bisa mengambil data wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikelola Pemerintah Kota. Sedangkan Pemerintah Kota bisa mengecek perusahaan-perusahaan di daerah yang menghindari pajak. "Termasuk juga meminta pembagian dana perimbangan dari perusahaan-perusahaan besar yang bermarkas di Surabaya," katanya.

    Menteri Chatib mengatakan kerja sama itu untuk optimalisasi penerimaan pajak. Dia mengaku selama ini pihaknya kesulitan menelusuri wajib pajak baik perusahaan maupun perorangan. Karena tidak ada data konkret, pihaknya tidak bisa melakukan pengecekan silang. "Misalnya income-nya enggak besar, tapi ternyata dia punya lima unit apartemen, tujuh mobil. Ini yang dikejar," kata Chatib.

    Surabaya disebut sebagai kota pertama yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan ihwal pembagian database ini. Nantinya data yang dimiliki daerah bisa terhubung secara online dengan pusat, sehingga mudah dilakukan pencocokkan data.

    Chatib menilai Surabaya merupakan kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, yaitu 7,56 persen, melebihi nasional yang hanya 5,2 persen. Dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, perolehan pajak juga harus bisa dioptimalkan. Apalagi, kata Chatib, Wali Kota Surabaya sudah mempersiapkan sistem database ini sejak dua tahun lalu.

    AGITA SUKMA LISTYANTI

    Terpopuler
    Megawati: Saya Bisa Ngamuk Lho! 
    PDIP-Jokowi Tak Berkutik di Depan Koalisi Prabowo 
    Tim Transisi Akui Ada Anggota Gadungan 
    Pengacara Jokowi Kritik Tim Transisi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.