Penghematan BBM Dialihkan ke Infrastruktur Energi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengantri membeli BBM di SPBU Ciawigebang, Kuningan, Jawa Barat hingga pukul 23.00 wib, 24 Agustus 2014. TEMPO/Deffan De Purnama

    Warga mengantri membeli BBM di SPBU Ciawigebang, Kuningan, Jawa Barat hingga pukul 23.00 wib, 24 Agustus 2014. TEMPO/Deffan De Purnama

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Effendi Simbolon mengatakan penghematan anggaran dari subsidi bahan bakar minyak bakal digunakan lagi untuk pengembangan sektor energi. Dengan begitu, masalah bertambahnya beban APBN akibat subsidi BBM tidak terus terulang.

    "Kalau dialihkan ke sektor produktif tapi tidak langsung pembenahan sektor energi, semua akan berulang, sama saja," ujar Effendi dalam diskusi bertajuk "Bola Panas BBM", Sabtu, 30 Agustus 2014.

    Menurut Effendi, pembenahan di sektor energi bisa dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur di bidang gas. Termasuk upaya memasifkan penggunaan gas bumi untuk transportasi. "Subsidi memang harus dihemat. Tapi, di satu sisi, sektor energi juga tetap harus menjadi prioritas penggunaan anggaran tersebut," tuturnya.

    Menjelang akhir masa jabatan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Alasannya, volume BBM bersubsidi dipangkas dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter. (Baca: Ke Jokowi, Ini Alasan SBY Ogah Naikkan BBM)

    Pemangkasan ini dilakukan karena pemerintah sudah tak memiliki alokasi anggaran untuk menambah subsidi dari Rp 246,5 triliun. Akibatnya, kuota BBM yang ditetapkan pemerintah tak mampu mengimbangi lonjakan konsumsi pada tahun ini.

    Sebagai bagian upaya pengendalian konsumsi BBM 2014, melalui Surat Edaran Kepala BPH Migas Nomor 937 Tahun 2014, pemerintah mengatur pembatasan penjualan solar dan Premium bersubsidi mulai Agustus. Kebijakan pembatasan solar dilakukan mulai pelarangan penjualan solar di Jakarta Pusat sampai pembatasan jam penjualan solar pada pukul 08.00-18.00 di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. (Baca: Chatib: Naikkan BBM, Jokowi Tak Perlu Izin DPR)

    Tak hanya itu, alokasi solar bersubsidi untuk nelayan juga dipangkas 20 persen dengan mengutamakan penyaluran bagi nelayan dengan kapal di bawah 30 gros ton (GT). Untuk Premium, pelarangan penjualan dilakukan di seluruh SPBU di jalan tol.

    AYU PRIMA SANDI

    Terpopuler:
    Ajudan Nazar Akui Pernah Antarkan Uang buat Ibas
    Ini Ulah Pertama Balotelli di Liverpool 
    Warga Kutai Diterkam Buaya 
    Jokowi Tak Janjikan Jabatan, PPP Ogah Bergabung 
    Lama Tak Bertemu, Machfud: Anas Terkencing-kencing  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.