Cadangan Anggaran Pemerintah Masih Rp 90 Triliun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengumuman di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bertuliskan

    Pengumuman di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bertuliskan "mohon maaf SPBU ini tidak menjual premium bersubsidi" di rest area kilometer 13,3 tol Tangerang-Merak, Banten, Sabtu 9 Agustus 2014. Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengaku kebijakan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang berjalan beberapa hari memberikan dampak baik, di mana mampu meningkatkan konsumsi BBM non subsidi. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta: Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Ikhsan Modjo mengatakan potensi jebolnya kuota BBM subsidi pada tahun ini tak perlu dibesar-besarkan. Sebab, pada dasarnya pemerintah masih memiliki anggaran yang bisa digunakan untuk menambal subsidi hingga Rp 90 triliun.

    "Dalam APBN Perubahan 2014 itu ada dana cadangan risiko fiskal sekitar Rp 5 triliun, belum lagi kalau bicara silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) yang mencapai Rp 80 triliun-Rp 90 triliun," kata Ikhsan seusai diskusi bertajuk Bola Panas BBM, Sabtu, 30 Agustus 2014. (Baca: Demokrat Sebut Alasan SBY Tak Naikkan Harga BBM)

    Menurut Ikhsan, dari penghitungan PT Pertamina ada potensi kekurangan kuota BBM subsidi sebesar 1,35 juta kiloliter (KL)-1,5 juta KL. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah membutuhkan anggaran setidaknya sekitar Rp 8 triliun hingga Rp 10 triliun.

    Ikhsan mengatakan dari dana cadangan risiko fiskal saja pemerintah sebenarnya sudah bisa menghimpun dana sebesar Rp 5 triliun. Belum dengan penghematan dari pos lain, misalnya belanja kementerian dan lembaga yang trennya bisa mencapai Rp 2-3 triliun. "Intinya, uangnya ada. Kita enggak butuh naikkan harga BBM."

    Sebelumnya, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya mengatakan berdasarkan penghitungan Pertamina, potensi over kuota BBM subsidi mencapai 1,35 juta KL. "Kalau pengkitiran dihentikan, sementara kuota tidak ditambah dan kita do nothing, hitungan kami Premium dan solar habis sekitar Desember," katanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Rabu, 27 Agustus 2014.

    Hanung menjelaskan awalnya tahun ini Pertamina menyalurkan BBM subsidi sesuai amanat APBN 2014 sebesar 48 juta KL. Kuota BBM subsidi tersebut, terdiri atas bagian Pertamina 47,04 juta KL. Belakangan, APBN Perubahan 2014 memangkas kuota tersebut menjadi 46 juta KL, di mana jatah Pertamina berkurang menjadi 45,35 juta KL. "Rinciannya, Premium 29,29 juta KL, Solar 15,16 juta KL, dan kerosin atau minyak tanah sebesar 900 ribu KL," ujarnya. (Baca: Chairul Tanjung: RAPBN 2015 Tak Akan Bebani Jokowi)

    Berdasarkan data yang ada, kebutuhan rata-rata Premium yang disalurkan oleh Pertamina hingga akhir Juli mencapai 81.132 KL dan solar 42.207 KL. Dengan kuota yang tersisa, kuota harian Premium dan solar masing-masing hanya sebesar 80.240 KL dan 41.452 KL. "Artinya ada defisit kuota yang sangat mengkhawatirkan," ujar Hanung.

    AYU PRIMA SANDI


    Terpopuler:
    Ajudan Nazar Akui Pernah Antarkan Uang buat Ibas
    Ini Ulah Pertama Balotelli di Liverpool
    Warga Kutai Diterkam Buaya
    Jokowi Tak Janjikan Jabatan, PPP Ogah Bergabung
    Lama Tak Bertemu, Machfud: Anas Terkencing-kencing


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.