10 Juta Orang Hilang Pekerjaan Akibat UU Minerba

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah truk pengangkut bahan galian melintas di lahan yang akan dijadikan lokasi smelter minerba PT Bintan Alumina Indonesia di Galang Batang, Bintan, Kepri (6/3). Smelter yang dibangun PMA dengan total nilai investasi lima miliar dolar US atau sekitar Rp. 50 triliun tersebut ditargetkan rampung pada 2020 dan mampu menampung atau menghasilkan 2,1 juta ton alumina per tahun. ANTARA/Henky Mohari

    Sebuah truk pengangkut bahan galian melintas di lahan yang akan dijadikan lokasi smelter minerba PT Bintan Alumina Indonesia di Galang Batang, Bintan, Kepri (6/3). Smelter yang dibangun PMA dengan total nilai investasi lima miliar dolar US atau sekitar Rp. 50 triliun tersebut ditargetkan rampung pada 2020 dan mampu menampung atau menghasilkan 2,1 juta ton alumina per tahun. ANTARA/Henky Mohari

    TEMPO.COJakarta - Ketua Komite Tetap Mineral Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Poltak Sitanggang menyatakan kebijakan hilirisasi telah mengakibatkan perusahaan tambang merumahkan pekerjanya. Hal itu terjadi karena perusahaan tambang tak sanggup menanggung beban akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

    "Ada 10 juta orang kehilangan pekerjaan pasca-penerapan aturan itu," kata Poltak di dalam diskusi di gedung Kadin, Jakarta Selatan, Jumat, 29 Agustus 2014. (Baca: Rakor Minerba, Menteri Chatib Tak Tahu Isi Rapat)

    Untuk itu, Poltak berharap pada seratus hari pertama dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintahan baru bisa mengkaji ulang peraturan tersebut. Alasannya, selain menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, UU itu juga menghambat optimalisasi tata kelola industri pertambangan.

    Poltak mengatakan Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) dan Kadin juga memberikan rekomendasi untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah dilantik pada 20 Oktober 2014 nanti. Antara lain, menuntaskan renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, mengendalikan ekspor bijih mineral, khususnya nikel, bauksit, tembaga, dan mangan. (Baca: Freeport Merayu Minerba, Pemerintah Menolak).

    Pemerintahan yang akan datang harus terus berkoordinasi dengan bupati, gubernur, polisi, dan TNI untuk membahasillegal mining. Koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah lainnya untuk memfasilitasi perizinan pendirian pabrik pengolahan mineral agar pembangunan segera dapat dilaksanakan pada awal 2015 pun perlu dilakukan. 

    HUSSEIN ABRI YUSUF

    TERPOPULER

    Sempat Ditolak Prabowo, Suhardi Malah Dapat Pajero
    UGM Akan Beri Sanksi untuk Florence 'Ratu SPBU'

    Prabowo Pilih Suhardi karena Kloset Jongkok

    Mertua Anas dapat Salam Tempel Soeharto Semiliar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.