Pengusaha Ingin Jokowi Naikkan Harga BBM  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Antrean panjang pengendara bermotor mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jalan Proklamasi, Depok, Jawa Barat, 26 Agustus 2014. Antrean itu disebabkan kelangkaan BBM Bersubsidi menyusul diberlakukannya pemangkasan kuota BBM Bersubsidi. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Antrean panjang pengendara bermotor mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jalan Proklamasi, Depok, Jawa Barat, 26 Agustus 2014. Antrean itu disebabkan kelangkaan BBM Bersubsidi menyusul diberlakukannya pemangkasan kuota BBM Bersubsidi. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi ingin presiden terpilih Joko Widodo menaikkan harga BBM pada pekan-pekan pertama setelah dilantik. Dia mengatakan kenaikan harga BBM tahun ini untuk menghindari beban fiskal yang ditanggung pada tahun depan. (Baca: Gubernur BI: Reformasi Fiskal Mendesak)

    "Bisa dinaikkan di Oktober setelah dilantik, biar tenang di tahun depan," ujarnya saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Kamis, 28 Agustus 2014.

    Dia menjelaskan, secara konstitusi, Jokowi dapat langsung menaikkan harga BBM bersubsidi. Undang-undang, tutur dia, menyebutkan pemerintah dapat menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR. Menurut dia, kalau BBM bersubsidi tidak dinaikkan tahun ini, beban fiskal akan jebol di tahun berikutnya. (Baca: Kenaikan BBM Ditunda, Rupiah Menguat)

    Menurut Sofjan, pengusaha sejak lama mendukung kebijakan kenaikan harga BBM agar dunia usaha mengalami kepastian. Selama ini, kata dia, kurangnya bangunan infrastruktur, melemahnya nilai tukar rupiah, dan defisit anggaran disebabkan oleh alokasi subsidi BBM.

    "Kalau BBM dinaikkan, bunga exchange rate, defisit kita pasti langsung membaik," ujarnya. (Baca: Pasar Properti Diprediksi Kembali Bergairah )

    Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri menuturkan Joko Widodo bisa menaikkan harga BBM bersubsidi tanpa seizin DPR. "Tidak ada pasal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014 yang mengharuskan pemerintah meminta izin DPR ketika akan menaikkan harga BBM bersubsidi," kata Chatib. (Baca: Chatib: Naikkan BBM, Jokowi Tak Perlu Izin DPR)

    Menurut Chatib, pemerintah diizinkan mengubah anggaran subsidi minyak mentah dan kurs. "Perubahan itu hanya anggaran, bukan volume," ujar Chatib.

    Kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Kelangkaan ini merebak karena PT Pertamina memangkas kuota penyaluran BBM ke SPBU sejak 18 Agustus 2014.

    ALI HIDAYAT

    Berita terpopuler:
    M.S. Hidayat Yakin SBY Menaikkan Harga BBM
    Ditolak SBY, Jokowi Siap Naikkan Harga BBM 
    Pelarangan Premium di Jalan Tol seperti Efek Balon


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.