Enggan Naikkan Harga BBM, Ini Alternatif untuk Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden terpilih Jokowi. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden terpilih Jokowi. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Ekonom Bank Central Asia David Sumual mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo kelak hanya punya satu cara cepat untuk membuat ruang fiskal, yaitu memangkas subsidi bahan bakar minyak. Namun, jika Jokowi enggan melakukan hal tersebut, David punya dua alternatif yang bisa diambil. "Efisiensi anggaran dan optimalisasi pendapatan," kata David saat dihubungi, Jumat, 22 Agustus 2014.

    Dua hal ini, kata dia, dapat diterapkan pada anggaran yang bersifat tak wajib. Sebab, anggaran yang wajib, seperti kesehatan dan pendidikan, jumlahnya sudah diatur dalam undang-undang. "Kalau kurang, nanti bisa di-impeach," katanya. (Baca:Kenaikan Harga BBM Diusulkan Satu Tahap )

    Optimalisasi pendapatan, David mengatakan, tak bisa dilakukan dengan segera. Musababnya, pendapatan nonpajak dari komoditas dan sumber daya alam juga tengah melemah. Pendapatan dari pajak, kata dia, juga tak bisa dimaksimalkan dalam jangka pendek. "Perubahan sistem pajak, kan, butuh waktu lama," ujarnya.

    Menurut David, pemangkasan subsidi bahan bakar minyak sebenarnya wajar saja dilakukan, asalkan sosialisasinya baik. "Masyarakat harus diberi pengertian apa dampaknya jika naik, dan tentunya harus disertai pembangunan infrastruktur yang memadai," katanya. (Baca:Jokowi Setuju Kenaikan Listrik dan Pembatasan BBM)

    Sayangnya, kata dia, saat ini kenaikan harga BBM tak lagi menjadi rasionalitas ekonomi, tapi sudah bercampur dengan kepentingan politik. "Bargaining politik sudah tak reasonable lagi untuk hal seperti ini," katanya. (Baca: Relawan Minta Jokowi Batalkan Opsi Kenaikan BBM)

    Kemarin, Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengatakan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah yang baru adalah pengelolaan fiskal. Menurut dia, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 disusun sesuai dengan baseline budget yang didasari besaran pendapatan dan belanja negara serta pembiayaan anggaran yang tak banyak mengalami perubahan kebijakan.

    TRI ARTINING PUTRI

    Terpopuler:
    Kronologi Kerusuhan Massa Pro-Prabowo di MK
    MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo 
    Bisakah Prabowo Menang di MK? Ini Prediksi Pakar 
    Putusan Gugatan Prabowo di MK Setebal 4.390 Lembar 
    SBY Merasa Dituduh Merecoki Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.