TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti, mengatakan langkah terbaik untuk mengantisipasi rendahnya capaian penerimaan negara dari sektor pajak adalah memperbaiki sistem perpajakan. "Pemerintah perlu membenahi sistem perpajakan Indonesia saat ini. Mau tidak mau harus beralih ke sistem online," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Kamis, 21 Agustus 2014.
Dia mengatakan Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa hanya berfokus pada penerimaan pajak pengusaha. "Kalau bergantung pada pajak pengusaha tertentu, maka akan sangat dipengaruhi iklim usaha," ujar Destry. (Baca:2015, Pendapatan Negara Ditargetkan Rp 1.762, 3 T)
Menurut Destry, penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan mengurangi pengeluaran dalam belanja. Salah satunya adalah pengurangan besaran alokasi anggaran subsidi yang termasuk dalam pos belanja pemerintah pusat.
"Penerimaan pajak pasti meleset, karena berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Apalagi penerimaan pajak kita dominannya itu PPh (pajak penghasilan) korporasi. Investasinya, kan, melambat. Paling mungkin dilakukan adalah pengendalian pengeluaran di bidang infrastruktur, mau tidak mau, dan belanja pemerintah," ujar Destry.
Destry menyebutkan pemerintah perlu meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur, agar masyarakat menikmati hasil pajak yang dibayarkan, sehingga merasakan efek pembayaran pajak. "Banyak yang tidak keberatan bayar pajak, tapi kemudian berpikir, untuk apa. Oleh karena itu, diperlukan integrasi dengan badan pemerintah lainnya untuk mewujudkan alokasi penggunaan pajak yang menyejahterakan semua pihak. Tak bisa hanya Ditjen Pajak karena bagiannya adalah mengumpulkan pajak saja," ujarnya. (Baca:'Presiden Nanti Harus Punya Menko yang Kuat' )
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengakui target penerimaan negara dari sektor pajak sulit tercapai hingga akhir tahun ini. "Kelihatannya ada pelemahan penerimaan, sehingga akan agak sulit mencapai target sesuai APBNP," ujarnya di kantornya, Kamis siang.
AMOS SIMANUNGKALIT
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
Candi Borobudur Disebut Jadi Target Teror ISIS
