TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany menyatakan menumpuknya kendala yang dihadapi lembaganya menjadi faktor penghambat melesetnya target pendapatan yang diamanatkan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Perbaikan-perbaikan kita banyak, tapi kendalanya juga banyak masalah," ujar dia selepas penyampaian laporan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 di gedung DPR, Kamis petang, 21 Agustus 2014.
Menurut Fuad, persoalan yang dihadapi lembaganya dalam merealisasikan target pendapatan negara cukup banyak. Selain persoalan sistem yang belum semuanya terkoneksi menggunakan IT atau teknologi informasi, minimnya kantor pajak, biaya operasional, serta kurangnya jumlah pegawai saat ini menjadi faktor lain penghadang raihan target tersebut. "Akhirnya ya kita kerja semaksimal mungkin dengan yang ada saat ini," kata dia. (Baca:Hampir Semua Pengusaha Tangerang Mengakali Pajak)
Menurut Fuad, penerimaan pajak yang sebesar 51 persen dari target pada bulan Agustus ini bukan prestasi buruk. Sebab, angka tersebut hampir sama dengan raihan tahun lalu pada periode yang sama. "Ya, memang Agustus sekitar 50-an (persen). Sulit kita meraih 100 persen," ucapnya.
Capaian itu, ujar Fuad, merupakan bukti sahih terbelenggunya kinerja pegawai karena kendala tadi. Karena itu, ia berharap di masa pemerintahan yang akan datang, kendala utama bisa segera ditanggulangi. "Keputusan tambah kantor pajak, tambah pegawai harus cepat tidak bisa lama. Nah, itu yang paling dibutuhkan bukan soal badan," ujarnya berharap. (Baca:Transisi Badan Penerimaan Negara Butuh Tiga Tahun)
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengakui pesimis target penerimaan negara dari sektor pajak sulit tercapai hingga akhir tahun ini. "Kelihatannya ada pelemahan penerimaan sehingga akan agak sulit mencapai target sesuai APBNP," ujar dia di kantornya, Kamis siang tadi. (Baca:2015, Pendapatan Negara Ditargetkan Rp 1.762, 3 T)
Setelah menerima laporan penerimaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu, Chairul mengakui penerimaan negara dari pajak mengalami kendala. Untuk itu, ia meminta kedua lembaga tersebut segera melakukan berbagai upaya penyelamatan, agar penurunan pajak segera teratasi. "Pertama saya minta secara intensifikasi, kedua ekstensifikasi," ujar Chairul.
JAYADI SUPRIADIN
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
Candi Borobudur Disebut Jadi Target Teror ISIS
