Tak Perlu Popularitas Lagi, SBY Harus Naikkan BBM  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi karyawan SPBU jalan tol saat berunjukrasa di depan kantor BPH Migas, Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, 13 Agustus 2014. Mereka khawatir penurunan penjualan BBM di jalan tol mengakibatkan PHK bagi mereka. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ekspresi karyawan SPBU jalan tol saat berunjukrasa di depan kantor BPH Migas, Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, 13 Agustus 2014. Mereka khawatir penurunan penjualan BBM di jalan tol mengakibatkan PHK bagi mereka. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto menyarankan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mencabut subsidi bahan bakar minyak BBM sebelum masa kerjanya berakhir. "Jangan meninggalkan bom waktu. Pemerintah sekarang, kan, tidak perlu popularitas lagi, tidak perlu mikir dipilih lagi. Sekarang bisa lakukan itu," katanya saat ditemui di gedung Kementerian Perdagangan, Rabu, 20 Agustus 2014.

    Suryo mengatakan, jika subsidi belum dicabut, keuangan negara akan semakin parah. Dia mengatakan pemerintah tidak perlu takut inflasi akibat mencabut subsidi BBM.

    "Pilihannya akan semakin parah (jika tidak dicabut). Lebih baik ambil risiko itu. Ini seperti penyakit kanker. Masak, kanker dokternya motong dikit saja, ya, wasalam pasiennya," katanya. "Lebih baik diambil semua, sakitnya sama." (Baca: Jokowi Setuju Kenaikan Listrik dan Pembatasan BBM)

    Dia menuturkan, jika permasalahan subsidi dapat diselesaikan, masalah ekonomi terbesar akan selesai. Dengan demikan, dana subsidi dapat dialihkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi Indonesia. Dia menilai dana subsidi BBM sebesar Rp 400 triliun dapat digunakan untuk menggenjot infrastruktur dan sarana pendidikan serta memperkuat pembangunan daerah.

    Jika dana subsidi BBM dialihkan untuk pembangunan daerah, Suryo mengimbuhkan, pemerintah dapat banyak menciptakan lapangan kerja. Selain itu, bank pembangunan daerah yang membutuhkan banyak modal juga mendapat tambahan dana untuk membiayai usaha kecil menengah yang tersebar di daerah. (Baca: Pemerintahan Jokowi Tetap Akan Hapus Subsidi Solar)

    ALI HIDAYAT


    Terpopuler:
    Jokowi: PAN dan Demokrat Mulai Merapat 
    Prediksi Mantan Hakim MK soal Gugatan Prabowo
    Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?
    Dokumen Kesimpulan Prabowo Tebalnya 5.000 Lembar
    Jokowi Ingin Makan Krupuk, Pengawal Melarang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.