Naikkan Harga BBM, Jokowi Siap Dibilang Tak Populis

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Joko Widodo atau Jokowi. ANTARA/Noveradika

    Joko Widodo atau Jokowi. ANTARA/Noveradika

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Joko Widodo, tak akan gentar bila dinilai tak populis atau tak berpihak kepada rakyat kecil saat akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. "Sudah terpilih kan? Jadi enggak perlu kampanye lagi," kata Deputi Rumah Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, saat ditemui di Rumah Transisi, Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2014.

    Menurut Andi, logikanya, jika Jokowi menaikkan harga BBM, tentu sudah ada pertimbangan dan persiapan sebelumnya. "Tentu sudah dipikirkan caranya. Kalau mau menaikkan BBM misalnya di bulan empat (April), di bulan 1-3 (Januari-Maret) sudah disiapkan alokasi khusus untuk kelompok rentan yang membutuhkan," ujar dia. (Baca: Jokowi Setuju Kenaikan Listrik dan Pembatasan BBM)

    Kali ini, menurut Andi, sudah saatnya Jokowi mulai memenuhi janji-janji saat kampanye. "Paling kalau ditanya takut enggak populis lagi, Jokowi bakal bilang bukan kampanye lagi," kata Andi.

    Sebelumnya, Jokowi menilai kebijakan kenaikan harga BBM harus tegas. Menurut dia, kenaikan harga harus berlaku menyeluruh, tidak hanya di lokasi tertentu. Gubernur DKI Jakarta ini menilai kebijakan saat ini hanya memindahkan masalah, bukan memberi solusi. (Baca: Ujian Pertama Jokowi Ada pada Akhir 2014 )

    Menurut Jokowi, keputusan menaikkan harga BBM harus memiliki kalkulasi atau perhitungan, baik di bidang ekonomi, politis, maupun sosial. Beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku belum memiliki kalkukasi untuk menaikkan harga BBM. Namun, ia sempat menegaskan, penaikan harga BBM harus melihat nilai efisiensinya.

    AISHA SHAIDRA



    Terpopuler:

    Jokowi: PAN dan Demokrat Mulai Merapat 
    Prediksi Mantan Hakim MK Soal Gugatan Prabowo
    Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?
    Dokumen Kesimpulan Prabowo Tebalnya 5.000 Lembar
    Jokowi Ingin Makan Kerupuk, Pengawal Melarang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.