Proyek Trans Sumatera Terganjal Pembebasan Lahan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang anak mengambil tumpahan minyak mentah kelapa sawit yang tumpah dari truk pengangkut minyak usai terjadi tabrakan dengan truk pengangkut batu bara di Jalan Trans Sulawesi, Ma'rang, Pangkep, Sulsel, (24/4). TEMPO/Fahmi Ali

    Seorang anak mengambil tumpahan minyak mentah kelapa sawit yang tumpah dari truk pengangkut minyak usai terjadi tabrakan dengan truk pengangkut batu bara di Jalan Trans Sulawesi, Ma'rang, Pangkep, Sulsel, (24/4). TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO , Jakarta-Pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi terganjal pembebasan lahan. Menurut Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, hingga kini pembebasan lahan baru selesai sepanjang 20 kilometer atau 14 persen dari total rel Trans Sulawesi sejauh 146 kilometer. "Kami menunggu tindakan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah lahan dengan warga," kata dia kepada Tempo, kemarin. (Baca : Pertama di Luar Jawa, Sulawesi Bangun Rel Kereta)


    Tahun ini, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan tengah membebaskan lahan sepanjang 30 kilometer di Kabupaten Barru. Pembangunan rel di kawasan itu baru berlangsung tahun depan, setelah pembebasan seluruh petak lahan selesai. (Baca : Sulawesi Selatan Benahi Wisata Pulau Samalona)


    Menurut Bambang, lambatnya pembebasan lahan menyebabkan penyelesaian semua jalur rel Trans Sulawesi berlangsung lama. Pemerintah pun tidak mau gegabah untuk menyelesaikan masalah dengan warga. "Akibatnya, kurang lebih sepuluh tahun baru akan selesai," ujarnya.


    Pembangunan rel Trans Sulawesi dimulai pada 8 Agustus lalu dengan tiga jalur prioritas yakni Makassar-Parepare, Makassar - Takalar - Bulukumba, dan Manado - Bitung - Gorontalo. Seluruh jalur tersebut ditargetkan rampung pada 2030. Untuk segmen Makassar - Pare-Pare, pemerintah akan membangun 23 stasiun dan armada kereta yang melewati lima wilayah yakni Makassar, Maros, Kepulauan, Pangkajene, Barru, dan Parepare. Anggaran untuk proyek ini mencapai Rp 10 triliun.


    Pelaksana Tugas Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan, Irman Yasin Limpo, mengatakan pembiayaan jalur Trans Sulawesi dilakukan dengan skema kemitraan pemerintah dan swasta (Public Private Partnership/ PPP). Skema ini memungkinkan proyek tersebut digarap lebih cepat ketimbang menunggu aliran dana dari negara. "Banyak investor yang ingin terlibat dalam pembangunan kereta api ini, salah satunya dari Malaysia," kata dia.


    YOLANDA ARMINDYA | IIN NURFAHRAENI DEWI PUTRI (MAKASSAR)



    Berita Terpopuler

    Fahri Hamzah Disebut Terima US$ 25 Ribu dari Nazar 
    Begini Pembagian Jatah Kekuasaan ala Prabowo-Hatta 

    Jokowi Setuju 6 Jenis Manusia Versi Mochtar Lubis Dihilangkan 

    Bagaimana PRT Pembunuh Bayi di Riau Dibekuk?

    Fahri Hamzah Cuit Klarifikasi Duit Nazaruddin  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.