Badan Sengketa Konstruksi Resmi Berdiri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto memberikan sambutan saat meresmikan jalan tol Jakarta Outer Ring Road W2 Utara simpang susun Ulujami-Ciledug, Jakarta, 21 Juli 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto memberikan sambutan saat meresmikan jalan tol Jakarta Outer Ring Road W2 Utara simpang susun Ulujami-Ciledug, Jakarta, 21 Juli 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Sengketa di sektor konstruksi kini bisa diselesaikan melalui Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI). Menurut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, sengketa sering terjadi pada sektor konstruksi.

    Sektor konstruksi bersifat dinamis dan berbeda dengan kontrak di sektor lain. Faktor yang membedakan antara lain durasi proyek yang relatif panjang, kompleks, ukuran dan harga yang disepakati, serta jumlah pekerjaan dapat berubah setiap saat selama masa kontrak pelaksanaan konstruksi. "Faktor-faktor tersebut menyebabkan kontrak konstruksi rawan sengketa dan penyelesaiannya pun cenderung lama," katanya.

    Kementerian Pekerjaan Umum mencatat berlarutnya penyelesaian sengketa menyebabkan tidak terserapnya anggaran yang dialokasikan. Akibatnya, program pembangunan pun terhambat. Selain itu, pengeluaran untuk biaya konsultasi hukum sulit dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibukukan sebagai biaya proyek.

    Kepala Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Hediyanto W. Husaini mengatakan lembaga yang pendiriannya difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini bersifat independen. "Ini bisa memfasilitasi sengketa kontraktor, baik dalam negeri atau yang berasal dari luar negeri," katanya saat ditemui di gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa, 19 Agustus 2014.

    Badan sengketa ini memberi pilihan menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bentuk dewan sengketa. Dewan ini telah menjadi bagian dari standar bidang dokumen pada proyek pinjaman luar negeri.

    Badan ini merupakan alternatif penyelesaian sengketa dan telah mempunyai dasar hukum. Payung hukum badan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mencantumkan alternatif penyelesaian sengketa di samping arbitrase dan litigasi.

    ALI HIDAYAT


    Berita Terpopuler
    Fahri Hamzah Disebut Terima US$ 25 Ribu dari Nazar 
    Begini Pembagian Jatah Kekuasaan ala Prabowo-Hatta 
    Bagaimana PRT Pembunuh Bayi di Riau Dibekuk?
    Jokowi Setuju 6 Jenis Manusia Versi Mochtar Lubis Dihilangkan 
    Fahri Hamzah Cuit Klarifikasi Duit Nazaruddin



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.