Jokowi Setuju Kenaikan Listrik dan Pembatasan BBM  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan saat Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-69 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 15 Agustus 2014. (AP Photo)

    Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan saat Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-69 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 15 Agustus 2014. (AP Photo)

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota tim pemenangan nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla, Eva Kusuma Sundari, mengungkapkan bahwa presiden terpilih Joko Widodo setuju dengan kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan tarif tenaga listrik dan membatasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurut Eva, hal ini dilihat Jokowi sebagai strategi untuk menyehatkan kondisi fiskal dalam negeri.

    "Program-program Jokowi butuh alokasi dana dari pengurangan subsidi dalam kedua sektor tersebut," kata Eva saat dihubungi Tempo, Jumat, 15 Agustus 2014.

    Eva mengatakan Jokowi realistis dalam melihat fenomena ini. Presiden terpilih ini, kata Eva, ingin memanfaatkan dana dalam subsidi listrik dan BBM untuk dialihkan ke dalam bentuk-bentuk program yang dapat diterima langsung oleh rakyat kecil.

    Menurut Eva, selama ini Jokowi melihat subsidi listrik dan BBM justru lebih dimanfaatkan oleh pelaku usaha menengah ke atas. Rakyat yang harusnya menjadi sasaran utama malah tidak mendapat bagian yang cukup dalam subsidi listrik dan BBM dari pemerintah. (Baca: Chatib:Harga BBM Naik, Solusi Buat Pemerintah Baru)

    "Pengalihan dana subsidi akan langsung digunakan untuk program memajukan rakyat kecil, seperti petani, nelayan, dan kelompok menengah ke bawah," ujar Eva.

    Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, mengatakan Bank Indonesia telah memperhitungkan kemungkinan atas dampak kenaikan harga listrik dan elpiji terhadap inflasi Indonesia sepanjang 2014. Jika kenaikan harga elpiji kemasan 12 kilogram benar-benar terjadi, dipastikan bakal ada dampaknya ke laju inflasi.

    "Kalau misalnya itu nanti berlaku tentu ada dampak dan kita sudah memperkirakan itu di dalam kita melihat inflasi di 2014," kata Agus di kompleks parlemen, Jumat, 15 Agustus 2014. (Baca: Menkeu: Subsidi BBM Turun, Defisit APBN 2015 Terpangkas)

    Agus menyatakan saat Bank Indonesia menetapkan asumsi laju inflasi sepanjang 2014, beberapa hal seperti kenaikan harga listrik untuk konsumen dan industri, risiko dari El Nino, serta kenaikan harga elpiji sudah diperhitungkan. "Itu sudah masuk pertimbangan kami," kata dia.

    YOLANDA RYAN ARMINDYA


    Berita Terpopuler:
    Ketua Gerindra Laporkan Metro TV, Detik, dan Tempo
    Dahlan Iskan: Ignasius Jonan Cocok Jadi Dirut PLN
    Jokowi: Wajar Ada Beda Pendapat Soal Hendropriyono
    Rumah Novela Dirusak karena Apa?
    Tim Prabowo Nilai Ajakan Bupati Dogiyai Keliru
    Ini Daftar Nama Ahli yang Didatangkan Kubu Prabowo




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.