SBY dan Presiden Baru Diminta Bahas Subsidi BBM

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta (13/5).  TEMPO/Subekti

    Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta (13/5). TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Mohamad Sulaeman Hidayat meminta Presiden Aktif dan pemenang pemilihan presiden segera bertemu untuk membahas pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal itu perlu dilakukan untuk menekan defisit transaksi yang ada.

    "Saya harap 21 Agustus 2014 mereka bertemu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2014. Menurut dia, kalau pertemuan itu terjadi, harus dicari formula yang tepat untuk mengurangi subsidi BBM. (Baca: Menkeu: Subsidi BBM Turun, Defisit APBN 2015 Terpangkas)

    Selain itu, Hidayat mengatakan ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi subsidi BBM. Seperti mengembalikan subsidi yang diberikan ke perorangan yang dinilai layak menurut data Badan Pusat Statistik atau subsidi diberikan kepada produsen. (Baca: Pembatasan BBM Subsidi Dinilai Efektif)

    Hidayat pun menilai kalau pertemuan itu dilaksanakan, harus membahas program strategis lainnya untuk memaksimalkan anggaran pengeluaran dan belanja negara. "Semoga nanti ada kesepakatan," kata dia. (Baca: Organda Jabar Minta Pembatasan BBM Subsidi Dicabut)

    Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-69 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim pemerintahannya sukses mencetak prestasi ekonomi tertinggi sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia. Karena anggaran pembangunan mencapai Rp 1.842,5 triliun.

    Selain itu, SBY mengatakan cadangan devisa yang sebelumnya US$ 124,6 miliar kini menjadi US$ 110,5 miliar. "Dalam sepuluh tahun terakhir investasi luar dan dalam negeri mencapai Rp 2.296 triliun," kata dia.

    HUSSEIN ABRI YUSUF

    Berita terpopuler:
    Dahlan Iskan: Ignasius Jonan Cocok Jadi Dirut PLN
    Chatib: Siapa Pun Presidennya, Naikkan Harga BBM
    Dahlan Iskan: Dirut PLN Minta Segera Diganti


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.