2015, Pendapatan Negara Ditargetkan Rp 1.762, 3 T  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR - DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Agustus 2014. ANTARA FOTO

    Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR - DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Agustus 2014. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Saat membacakan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan target pendapatan negara tahun depan Rp 1.762,3 triliun. "Target ini naik 7,8 persen dari APBNP 2014," kata SBY, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2014.

    Dari total pendapatan tersebut, penerimaan dari pajak ditargetkan Rp 1.370,8 triliun, atau naik 10 persen dari APBNP 2014. Penerimaan pajak ini adalah 77,8 persen dari total pendapatan negara. Adapun penerimaan negara bukan pajak ditargetkan Rp 388,037 triliun atau naik 0,3 persen dari APBNP 2014. (Baca: Investor Yakin Jokowi Bakal Ubah RAPBN 2015)

    Presiden juga menyebutkan postur RAPBN 2015 disusun dengan menggunakan kaidah ekonomi publik yang terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

    Postur RAPBN 2015 selanjutnya adalah belanja negara yang direncanakan sebesar Rp 2.019,9 triliun atau naik 7,6 persen dari pagu pada APBNP 2014. Dari total anggaran belanja tersebut, belanja pemerintah pusat mengambil porsi Rp 1.379,88 triliun, sementara anggaran transfer daerah dan dana desa Rp 639,9 triliun. "Keduanya mengalami kenaikan masing-masing 7,8 dan 7,3 persen dari APBNP 2014," kata Yudhoyono.

    Dalam RAPBN 2015, belanja pemerintah pusat masih didominasi oleh fungsi pelayanan umum, yaitu 68,1 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat. Sisanya sebesar 31,9 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya.

    Relatif tingginya porsi alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan fungsi pelayanan umum kepada masyarakat sebagai fungsi utama pemerintah.

    Dengan postur tersebut, RAPBN 2015 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 257,57 triliun atau 2,32 persen terhadap pendapatan domestik bruto. Angka defisit ini turun dari defisit APBNP 2014 yang sebesar 2,40 persen. (baca:Peran BUMN dalam Proyek Infrastruktur Ditingkatkan )

    Defisit RAPBN 2015 tersebut direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp 281,39 triliun dan luar negeri Rp 23,81 triliun.

    TRI ARTINING PUTRI

    Terpopuler:
    Rumah Novela Dirusak karena Apa? 
    Ini Daftar Nama Ahli yang Didatangkan Kubu Prabowo 
    Ini Dampak Buruk Siswa Masuk Sekolah Terlalu Pagi 
    Ferry Baldan Ingin Patahkan Gugatan Prabowo-Hatta


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.