TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi mengatakan pemerintahan masa mendatang harus menghapus subsidi bahan bakar minyak dan listrik dalam Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara. Besarnya anggaran subsidi selama ini seharusnya bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan membangun infrastruktur. "Saya tak mengharapkan banyak, kecuali pemerintah mengubah dengan keberanian mereka," kata Sofjan ketika dihubungi Tempo pada Jumat, 15 Agustus 2014. (Baca: Pengusaha Lebih Memilih Harga BBM Dinaikkan)
Sofjan menilai pemerintah juga harus mau menggerakkan sektor riil sebagai prioritas APBN karena bisa memperkerjakan rakyat. Selain itu, menurut dia, pemerintah juga harus memangkas birokrasi untuk mengurangi kepentingan-kepentingan tertentu yang merugikan. "Awalnya itu adalah membereskan intern pemerintahannya dulu," kata dia.
Dia berharap besar pada pemerintahan Joko Widodo, terutama agar pemerintahan baru melanjutkan program-program, seperti e-KTP dan program pelayanan elektronik lainnya untuk mengurangi birokrasi yang dinilai tak efektif.
Hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) serta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2015 dalam Sidang Paripurna DPR. Pidato tersebut akan dilakukan di hadapan seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dan seluruh anggota DPR.
PRIO HARI KRISTANTO
Terpopuler:
Dahlan Iskan: Ignasius Jonan Cocok Jadi Dirut PLN
Jokowi: Wajar Ada Beda Pendapat Soal Hendropriyono
Ketua Gerindra Laporkan Metro TV, Detik, dan Tempo
4 Mahasiswa DO Indonesia Tewas Saat Bantu ISIS
Rumah Novela Dirusak karena Apa?
