Dahlan Iskan: Dirut PLN Minta Segera Diganti  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji meminta untuk segera diganti. "Beliau minta serah-terima jabatan dipercepat," ujarnya kantor pusat PT Jiwasraya, Kamis, 14 Agustus 2014.

    Dahlan menyebutkan ada media yang memberitakan calon pengganti Nur Pamudji adalah Direktur Kereta Api Ignatius Jonan. Dia tidak menampik kabar tersebut. Menurut Dahlan, Jonan memang disiapkan untuk menggantikan Pamudji. "Rencananya begitu," ujarnya. Namun penggantian Dirut PLN, kata Dahlan, menunggu terbentuknya kabinet baru. (Baca juga: Dahlan Iskan Panggil Bos PLN dan Pertamina)

    Sumber Tempo di Kementerian BUMN mengatakan Dahlan menyiapkan Ignatius Jonan untuk menggantikan Nur Pamudji. Menurut sumber itu, dua pekan sebelum Lebaran, Dahlan memanggil Nur Pamudji dan Ignatius Jonan ke kantor Kementerian. (Baca: Foto Dirut KAI Jadi Pemeriksa Tiket Beredar)

    Dalam pertemuan tersebut, Nur menyatakan kesiapannya dicopot sebagai orang nomor satu di PLN. Sebaliknya, Jonan menyatakan menolak ditempatkan sebagai bos PLN. Sumber itu menceritakan pula, rencananya pergantian dirut PLN akan dilaksanakan setelah Lebaran.

    "Tapi Wakil Presiden Boediono sebagai Wakil Ketua Tim Penilai Akhir tidak setuju dengan rencana tersebut," ujarnya. Alasannya, menjelang pergantian pemerintahan, Kementerian BUMN diminta tidak mengambil keputusan strategis.

    GANGSAR PARIKESIT

    Terpopuler
    Ketua MK Ancam Pidanakan Saksi-saksi Palsu
    Megawati Usir Media, Sekjen PDIP Beri Penjelasan
    Adik Prabowo: Tidak Ada Rekonsiliasi dengan Jokowi
    Ini Penyebab Robin Williams Depresi dan Bunuh Diri
    Wawancara Pro-Prabowo, 'Awas Ya Jangan Dipelintir'


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.