PLN-Pertamina Kisruh, Serikat Pekerja Ikut Panas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pekerja PT. Peratmina yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berusaha menjebol pintu masuk ketika berunjuk rasa di depan Terminal Pengisian BBM, Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Senin (25/6). ANTARA/Dedhez Anggara

    Sejumlah pekerja PT. Peratmina yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berusaha menjebol pintu masuk ketika berunjuk rasa di depan Terminal Pengisian BBM, Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Senin (25/6). ANTARA/Dedhez Anggara

    TEMPO.CO, Jakarta - Sepekan terakhir, konflik antara PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) mencuat di media massa. Kisruh kedua badan usaha milik negara itu dipicu ketidaksepakatan mereka tentang harga solar yang selama ini dipasok Pertamina ke sejumlah pembangkit milik PLN. (Baca: Kisruh Solar, PLN Libatkan Kementerian Keuangan)

    Belakangan, tak hanya perusahaan yang berseteru, serikat pekerja kedua BUMN ini juga ikut-ikutan bersitegang. Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Ugan Gandar, menyatakan tidak dapat memahami sikap Direktur Utama PLN berikut serikat pekerjanya yang seolah-olah menyalahkan Pertamina jika terjadi pemadaman listrik. "Bahkan, Serikat Pekerja PLN juga akan mendemo Pertamina," kata Ugan dalam rilis yang diterima Tempo hari ini, Selasa, 12 Agustus 2014.

    Menurut Ugan, sejak 2003 Pertamina telah berubah bentuk menjadi perusahaan Persero. "Anehnya, sekalipun Pertamina sudah menjadi Persero, tapi hingga saat ini PT Pertamina dijadikan lembaga sosial yang meminjamkan BBM, termasuk avtur, ke BUMN lain seperti PLN, Garuda, dan Merpati. Menjual produk, tetapi dibayarnya kapan-kapan tergantung keadaan uang institusi tersebut, " ucap dia.

    Dia mengatakan rakyat harus tahu bahwa perselisihan Pertamina dengan PLN saat ini karena harga jual BBM pertamina ke PLN selalu di bawah harga keekonomian. Akibatnya, untuk semester I tahun 2014 ini, kerugian penjualan BBM ke PLN mencapai US$ 45 juta atau lebih dari Rp 500 miliar. "Sesuai usul PLN, Pertamina sudah diaudit BPKP, tapi ternyata Dirut PLN malah mengabaikan hasil auditnya," ucap Ugan. (Baca: Dahlan Iskan Panggil Bos PLN dan Pertamina)

    FSPPB sangat menyayangkan ketidakmampuan manajemen PLN mengelola perusahaannya yang akhirnya seolah-olah justru menjadi tanggung jawab Pertamina. "Pertamina sudah dua kali menurunkan penawaran harga BBM, tapi PLN tidak mau menaikkan tawaran," ucap Ugan. (Baca: PLN Sepakati Harga Solar Pertamina)

    Oleh karena itu, Ugan menilai wajar jika Pertamina menghentikan pasokan solarnya ke PLN setelah selesai menyalurkan sebanyak 50 persen dari volume BBM tahun ini. Penghentian ini dilakukan agar tidak menambah lagi besaran kerugian. "Kalau PLN mau beli BBM dari perusahaan lain, silakan saja," katanya. (Baca:Patok Solar Murah untuk PLN, Pertamina Klaim Rugi)

    Sebelumnya, Direktur Operasi PLN wilayah Jawa-Bali-Sumatera Ngurah Adnyana mengatakan bahwa listrik di Sumatera Utara dan Makassar terancam pemadaman jika Pertamina menghentikan pasokan Solarnya. Sebab, pembangkit listrik di dua kawasan tersebut sangat tergantung pada pasokan solar dari Pertamina dan tak ada alternatif bahan bakar lain. (Baca:Tanpa Solar, Listrik Sumut-Makassar Terancam)

    ALI HIDAYAT | PARLIZA HENDRAWAN

    Berita Terpopuler:
    Rini Soemarno Bicara soal Hubungan dengan Megawati
    Penyebab Hilangnya Suara Jokowi-Kalla Belum Jelas

    Lima Pemain MU Ditendang, Kagawa Aman

    Benarkah Megawati Ikut Memilih Tim Transisi?

    5 Hal Kontroversial tentang Syahrini

    SBY, Orang Paling Tepat Bantu Transisi Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.