Kisruh Solar, PLN Libatkan Kementerian Keuangan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi PLN. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ilustrasi PLN. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan kisruh soal harga solar dari PT Pertamina (Persero). Sebab ini berkaitan dengan anggaran subsidi listrik yang ditanggung oleh pemerintah. (Baca: PLN Sepakati Harga Solar Pertamina)

    "Pertamina menghendaki mulai Januari 2013, tapi itu tergantung Dirjen Anggaran karena dia yang menentukan harga tersebut ya atau tidak," kata Kepala Divisi BBM dan Gas PLN Suryadi Mardjoeki saat ditemui seusai rapat di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin, 11 Agustus 2014. (Baca: Tanpa Solar, Listrik Sumut-Makassar Terancam)

    Menurut Suryadi, pembahasan dengan Kementerian Keuangan tersebut akan dilakukan pada Rabu, 13 Agustus 2014. Rapat akan dihadiri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Itu harus diputuskan, Wakil Menteri ESDM (Susilo Siswoutomo) meminta supaya kita memperhatikan kerugian Pertamina, sehingga Dirjen Anggaran juga harus menyikapi," ujarnya.

    Suryadi tidak mengetahui anggaran untuk menutupi kerugian Pertamina tersebut berasal dari pos mana. Hanya, jika nantinya Kementerian Keuangan telah mengeluarkan keputusan, PLN akan menjalankannya. "Dirjen Anggaran setuju, kami juga setuju, harapannya Pertamina bisa terus mensuplai," ujarnya.

    PLN sebenarnya telah menyepakati perubahan harga solar yang diajukan Pertamina sebesar 109,5 persen dari Mean of Plats Singapore (MOPS). Namun, kesepakatan tersebut hanya untuk Juli hingga Desember 2014. Sementara kontrak yang dipermasalahkan oleh Pertamina dimulai pada 2013 hingga 2015.

    Suryadi mengatakan sebenarnya pada 2013 PLN sudah meneken kontrak harga beli solar rata-rata sebesar 107,8 persen dari MOPS. Penghitungan tersebut diperoleh dari kontrak harga solar di 22 lokasi sebesar 105 persen dari MOPS, 2 lokasi sebesar 108 persen dari MOPS, 1 lokasi dengan 108,5 persen dari MOPS, dan 12 lokasi dengan harga 109,5 persen dari MOPS.

    AYU PRIMA SANDI

    Terpopuler:
    Prabowo Disebut Terasing dari Pemilihnya
    Aburizal Bakrie: Enggak Ada Pecat-pecatan
    Poempida Bantah Kabar Kalla Muntah Darah
    Pembalap Denny Triyugo Tewas di Sirkuit Sentul


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.