Pembatasan BBM Subsidi Takkan Kerek Harga  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas SPBU usai mengisi bahan bakar jenis solar pada sebuah kendaraan di kawasan Kuningan, Jakarta, 31 Juli 2014. Mulai 1 Agustus 2014, penjualan BBM subsidi jenis solar di SPBU hanya dilakukan pada pukul 08.00-18.00. TEMPO/Tony Hartawan

    Petugas SPBU usai mengisi bahan bakar jenis solar pada sebuah kendaraan di kawasan Kuningan, Jakarta, 31 Juli 2014. Mulai 1 Agustus 2014, penjualan BBM subsidi jenis solar di SPBU hanya dilakukan pada pukul 08.00-18.00. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Development of Economics and Finances (Indef) Enny Sri Hartati memprediksi pembatasan penjualan BBM bersubsidi di Jakarta Pusat dan jalan tol tak akan sontak mengerek harga-harga. Sebab, konsumen solar di Jakarta Pusat dan Premium di jalan tol merupakan konsumen yang tersegmentasi.

    "Keyakinan saya, konsumen menengah ke bawah akan mencari solar dan Premium di luar Jakarta Pusat dan tol," kata Enny saat dihubungi, Minggu, 3 Agustus 2014. (Baca: Premium Dilarang di Tol, Pengusaha Khawatir Bangkrut)

    Selain itu, kata Enny, Jakarta Pusat dan jalan tol bukan merupakan jalur logistik. Jalur logistik darat yang masuk jalan tol pun, kata Enny, kebanyakan merupakan konsumen solar sehingga tak begitu terpengaruh dengan pembatasan Premium di jalur tol. "Kalaupun kendaraan bensin, mereka masih bisa mengisi BBM di luar tol, jaraknya kan tidak lebih dari 100 kilometer," katanya.

    Seperti diketahui, mulai 1 Agustus 2014, SPBU di Jakarta Pusat tak lagi menjual solar bersubsidi. Adapun mulai 6 Agustus, SPBU yang berada di rest area jalan tol dilarang menjual Premium. Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi itu dilakukan setelah kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014 terancam jebol. Hingga 31 Juli 2014, realisasi konsumsi solar bersubsidi mencapai 9,12 juta kiloliter atau 60 persen dari kuota APBN-P 2014. Sedangkan realisasi konsumsi Premium mencapai 17,08 juta kiloliter atau 58 persen dari kuota APBN-P 2014. (Baca juga: ALI: Solar Dibatasi, Pedagang Gelap Beraksi)

    Menurut Enny, secara logika ekonomi, larangan menjual solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta Pusat dan Premium di SPBU sepanjang rest area jalan tol tak akan mengerek harga. Namun ia mewaspadai ekspektasi berlebih dari para pedagang atau penyalur barang terhadap pembatasan BBM ini. "Biasanya pedagang kita membuat suatu persoalan jadi peluang. Katakanlah seperti Lebaran yang jadi aji mumpung," ujarnya. (Baca: Solar Dibatasi, Operasional Bus AKAP Terganggu)

    Namun Enny sendiri sebenarnya menilai bahwa pembatasan BBM bersubsidi ini kurang efektif. Sebab, kalaupun di Jakarta Pusat dan jalan tol tak boleh membeli solar bersubsidi dan Premium, kata Enny, konsumen masih bisa beli di luar wilayah itu. Seandainya di seluruh wilayah DKI Jakarta pun dilarang menjual BBM bersubsidi, kata Enny, tetap tak akan terlalu efektif. "Sebagian besar kendaraan berasal dari Bogor, Depok, Bekasi, dan wilayah-wilayah penyangga lainnya."

    KHAIRUL ANAM

    Baca juga:
    Hari Ini Puncak Arus Balik Via Purbaleunyi
    Tolak Bayar Paten, Microsoft Gugat Samsung
    Pendukung ISIS Menyebar dari Jawa Sampai Sulawesi
    Arus Balik Mudik, Kemacetan Parah di Purwokerto


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ratusan Ribu Orang Mengalami Gangguan Pernafasan Akibat Karhutla

    Sepanjang 2019, Karhutla yang terjadi di sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan tak kunjung bisa dipadamkan. Ratusan ribu jiwa jadi korban.