Fokus Ekonomi Jokowi: Pertanian dan Energi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kilang minyak Pertamina Unit Pengolahan IV di Cilacap, Jawa Tengah. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Kilang minyak Pertamina Unit Pengolahan IV di Cilacap, Jawa Tengah. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Indonesia terpilih, Joko Widodo, mengatakan fokus pemerintahannya di bidang ekonomi adalah sektor energi dan pertanian. "Ekonomi kita kan menggerakkan hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan energi. Itu yang akan menjadi fokus kita," ujarnya di Solo, Ahad, 27 Juli 2014. (Baca: Jokowi Sebut Banyak Mafia di Kementerian ESDM)

    Agar fokus di kedua sektor itu bisa dilakukan dengan optimal, tutur Jokowi, menteri yang akan dipilih di dua sektor tersebut harus sosok yang memiliki kepemimpinan yang kuat, kapabilitas kuat, dan bersih. "Sehingga Menteri Pertanian dan Menteri Energi harus dicari betul orangnya, dan orangnya yang betul," katanya. (Baca: Mekanisme Pemilihan Kabinet Jokowi-JK)

    Namun Jokowi mengaku belum memikirkan apakah yang akan mengisi posisi dua menteri itu orang partai atau bukan. "Tidak bicara itu (apakah dari parpol) atau tidak," ujarnya.

    Jokowi menuturkan kebijakan ekonominya nanti juga akan fokus pada pemerataan ekonomi dan tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menurut ia, selama ini fokus pemerintahan Indonesia selalu pada pertumbuhan ekonomi, tanpa pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

    ANANDA TERESIA

    Terpopuler:
    Awas, 7 Situs Berita Indonesia Dipalsukan
    Pemred Tempo.co: Hati-hati Tertipu Situs Palsu
    Agung Laksono Akan Bawa Golkar Gabung ke Jokowi
    Batal Open House, Prabowo ke Rumah Aburizal Bakrie
    Jokowi, Mega, dan Kalla Bertamu ke Surya Paloh
    JK Dinilai Berpeluang Rebut Posisi Bos Golkar
    Pemred Liputan 6 Selidiki Pemalsu Situsnya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.