Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi: Banyak Mafia di Kementerian ESDM  

image-gnews
Penyidik KPK membawa berkas usai menggeledah kantor Kementerian ESDM di Jakarta, (17/01). Penggeledahan mulai pukul 14.30 dan berakhir pada pukul 23.40. TEMPO/Dasril Roszandi
Penyidik KPK membawa berkas usai menggeledah kantor Kementerian ESDM di Jakarta, (17/01). Penggeledahan mulai pukul 14.30 dan berakhir pada pukul 23.40. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Indonesia terpilih, Joko Widodo, mengakui ada kementerian yang banyak diisi oleh mafia. Ia menyebut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai kementerian yang banyak terkait dengan mafia.

Mantan Wali Kota Solo ini menilai solusi atas masalah mafia tersebut tergantung pada sosok menteri yang akan memimpin kementerian ini. "Untuk mengatasi mafia ini, perlu ada leadership yang kuat," ujarnya di Solo, Ahad, 27 Juli 2014. (Baca: JK: Mafia Minyak Halangi Pembangunan Kilang)

Jokowi menuturkan pemerintahan selama ini selalu kedodoran dalam hal manajemen pengawasan, sehingga mafia-mafia di kementerian bebas berkeliaran. "Kita kan yang sering kedodoran di manajemen pengawasan," ujarnya. (Baca: Hatta Dilaporkan dalam Kasus Mafia Migas)

Jokowi berharap kabinetnya nanti bisa bekerja dengan cepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Ia juga berharap agar fokus kabinetnya nanti tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi. "Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tapi pemerataannya itu yang penting."

Calon presiden terpilih yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan ada dua kementerian yang akan menjadi fokus dalam pemerintahannya, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM. Menurut ia, dua kementerian ini akan menjadi prioritas sesuai dengan visi dan misi Jokowi-Kalla. (Baca: Gaya JK Angkat Isu Mafia Migas Diacungi Jempol)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

ANANDA TERESIA

Terpopuler:
Awas, 7 Situs Berita Indonesia Dipalsukan
Pemred Tempo.co: Hati-hati Tertipu Situs Palsu
Agung Laksono Akan Bawa Golkar Gabung ke Jokowi
Paus Fransiskus dan Obama Ucapkan Selamat Idul Fitri
Batal Open House, Prabowo ke Rumah Aburizal Bakrie
Lepas Pemeras TKI, Polisi Sia-siakan Momentum  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bahlil Minta Tukin Pegawainya Naik, Jokowi: Saya Enggak Senang Kok Diungkap Secara Terbuka

30 menit lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kiri), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kedua kanan), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ( kiri), dan Bupati Keerom Piter Gusbager (ketiga kiri) saat meninjau lumbung pangan di Kampung Wambes, Distrik Mannem, Keerom, Papua, Selasa 21 Maret 2023. Pemerintah berencana menyiapkan lahan secara bertahap sekitar 10 ribu hektare untuk dijadikan lumbung pangan yang akan ditanami jagung di Kabupaten Keerom. ANTARA FOTO/Sakti Karuru
Bahlil Minta Tukin Pegawainya Naik, Jokowi: Saya Enggak Senang Kok Diungkap Secara Terbuka

Presiden Jokowi menanggapi permintaan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang meminta kenaikan tunjangan kinerja untuk pegawai Kementerian Investasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


Bahlil Minta Tukin Kementerian Investasi Naik di Depan Jokowi

44 menit lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ketika ditemui di sela acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Kawasan Senayan Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Bahlil Minta Tukin Kementerian Investasi Naik di Depan Jokowi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Presiden Jokowi untuk menaikkan tunjangan kinerja pegawainya.


Perjalanan Kasus yang Menjerat Eddy Hiariej hingga Mundur dari Wamenkumham

53 menit lalu

Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej alias Eddy Hiariej hadir untuk memberikan klarifikasi atas pelaporan dan pengaduan terhadap dirinya, di bagian Pengaduan Masyarakat KPK, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Pria yang lebih dikenal dengan nama Eddy Hiariej itu tak mau berkomentar terkait materi klarifikasi yang dijalaninya di Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Senin. TEMPO/Imam Sukamto
Perjalanan Kasus yang Menjerat Eddy Hiariej hingga Mundur dari Wamenkumham

Wamenkumham Eddy Hiariej mengundurkan diri dari jabatannya setelah jadi tersangka di KPK. Simak perjalanan kasus yang menjerat Eddy itu.


Asam Folat dan Asam Sulfat, Berbeda Fungsi Kandungannya

3 jam lalu

Ilustrasi kacang-kacangan. Pixabay.com
Asam Folat dan Asam Sulfat, Berbeda Fungsi Kandungannya

Asam folat suplemen bersumber dari makanan bergizi. Asam sulfat untuk pembuatan pupuk, pewarna, bahan peledak, dan deterjen


Top Nasional: Agus Rahardjo Sebut 2 Eks Ajudannya Bungkam soal Pertemuannya dengan Jokowi, Eks Pendiri Demokrat Dukung AMIN

4 jam lalu

Ketua KPK Agus Rahardjo menjawab pertanyaan wartawan setelah menyerahkan berkas uji materi UU KPK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Top Nasional: Agus Rahardjo Sebut 2 Eks Ajudannya Bungkam soal Pertemuannya dengan Jokowi, Eks Pendiri Demokrat Dukung AMIN

Agus Rahardjo mengatakan, dua bekas ajudannya yang menjadi saksi saat ia dipanggil Presiden Jokowi kini bungkam dimintai konfirmasi soal pertemuan


Kampung Nelayan Modern Diresmikan Jokowi, KKP: Nelayan Raup Rp 15 Juta Per Bulan

4 jam lalu

Ilustrasi Nelayan. ANTARA FOTO/Arnas Padda
Kampung Nelayan Modern Diresmikan Jokowi, KKP: Nelayan Raup Rp 15 Juta Per Bulan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan bahwa nelayan di kampung nelayan modern Papua bisa memperoleh Rp 15 juta per bulan.


Kaesang Mengaku Tak Paham Orde Baru, Ini Pasang Surut Kondisi Ekonomi pada Zaman Soeharto

4 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat menggelar Kick of Pemenangan Pemilu 2024 di DPP PSI Pusat, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. Jelang masa kampanye Kaesang memberi arahan kepada caleg PSI menggunakan cara dor to dor hingga pemasangan baliho, dia juga menargetkan partainya lolos parliamentary threshold sebesar 4 persen suara nasional untuk bisa masuk DPR RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kaesang Mengaku Tak Paham Orde Baru, Ini Pasang Surut Kondisi Ekonomi pada Zaman Soeharto

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep tengah viral dibicarakan di media sosial X karena mengaku tak tahu-menahu soal Orde Baru.


Terpopuler Bisnis: Alasan Cak Imin Tak Akan Lanjutkan Proyek Food Estate Jokowi, Prihatin Petani Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo meninjau ladang jagung yang ada di kawasan food estate, Desa Wambes, Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Kamis, 6 Juli 2023. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler Bisnis: Alasan Cak Imin Tak Akan Lanjutkan Proyek Food Estate Jokowi, Prihatin Petani Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Rabu, 6 Desember 2023 antara lain alasan cawapres Cak Imin tak akan lanjutkan program food estate Jokowi.


Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

15 jam lalu

Elemen warga di Yogyakarta menggelar aksi damai sekaligus melaporkan pegiat sosial Ade Armando ke Polda DIY atas dugaan ujaran kebencian pasca menyebut Yogyakarta sebagai politik dinasti Rabu, 6 Desember 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando merespon dirinya yang dilaporkan ke Polda DIY. Ia menanggapinya dengan santai soal pelaporan itu.


Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

15 jam lalu

Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur mengecek langsung stok Cadangan Beras Pemerintah.