Chatib Basri: Freeport Tetap Belum Bisa Ekspor

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkeu Chatib Basri. ANTARA FOTO/Andika Wahyu

    Menkeu Chatib Basri. ANTARA FOTO/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengatakan syarat terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang bakal memberikan rekomendasi ekspor kepada PT Freeport Indonesia adalah dipenuhinya komitmen memberikan dana jaminan. "Kalau Freeport belum bayar commitment fee, tetap enggak bisa ekspor. Saya enggak mau kejadian 2009 terulang," ujarnya.

    Menurut Chatib, pada 2009, Freeport telah mengingkari janji pembangunan smelter kepada pemerintah. "Pokoknya, kalau semua perizinan sudah selesai, pasti PMK keluar. Toh, isi PMK sudah ada," ujarnya.

    PMK, kata Chatib, mengatur pemberian uang jaminan berdasarkan ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh perusahaan yang membangun smelter. Juga pemberian rekomendasi ekspor.  (Baca: Habis 2021, Kontrak Freeport Berubah Jadi IUPK)

    Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan pengetatan penerbitan PMK tidak akan mengganggu nota kesepahaman (MoU) antara Freeport dan pemerintah. Artinya, perusahaan tambang terbesar di Indonesia itu dapat menggali tambang meski PMK belum diterbitkan.

    PMK, kata CT, sapaan akrab Chairul, hanya diperlukan saat Freeport akan melakukan ekspor. "Freeport tidak akan langsung melakukan ekspor meski tanda tangan MoU sudah beres," ujarnya. (Baca: Besok, Nasib Freeport Diputuskan di Sidang Kabinet)

    Adapun Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi hingga saat ini masih menunggu penyelesaian MoU. "Kapan Freeport boleh beroperasi, tergantung kapan MoU selesai," katanya. Lutfi mengatakan setelah MoU dirampungkan dan PMK telah terbit pun Freeport masih belum dapat mengekspor karena menunggu penyelesaian undang-undang. Pihaknya tengah berupaya agar semua persyaratan itu rampung hari ini.

    "Masalahnya, apakah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersedia menerbitkan undang-undang hari ini?" ujarnya. (Baca: M.S. Hidayat: Renegosiasi dengan Freeport Rampung)

    PERSIANA GALIH

    Terpopuler
    Mekanisme Pemilihan Kabinet Jokowi-Kalla
    Gara-gara Jokowi, Album JFlow dalam Bahaya
    MH17 Jatuh, Warga Belanda Usir Anak Perempuan Putin
    Jokowi Ingin Perempuan Jabat Menteri Pertahanan
    PKS Mengaku Setia Dampingi Prabowo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.