Proyek Jalan Tol Medan-Binjai Sepi Peminat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Proyek pembangunan tol Cinere dan Jagorawi (Cijago) di Jalan Raya Bogor, (19/9). Jalan tol ini nantinya akan berada di bawah Jalan Raya Bogor. TEMPO/Subekti

    Proyek pembangunan tol Cinere dan Jagorawi (Cijago) di Jalan Raya Bogor, (19/9). Jalan tol ini nantinya akan berada di bawah Jalan Raya Bogor. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan proyek pengadaan jalan tol yang menyambungkan Kota Medan dan Binjai sepi peminat. Pelelangan tol sepanjang 22 kilometer itu telah diserahkan pemerintah pada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

    "BPJT silahkan melelang Jalan Tol Trans-Sumatera. Tapi Medan-Binjai ini sejak 20 tahun lalu sudah ditender, dan tidak pernah ada yang menego," ujar Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat malam, 13 Juni 2014.

    Menurut dia, jangankan melakukan negosiasi, investor yang menunjukkan minatnya pada proyek yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera itu hingga saat ini pun tidak ada. "Artinya, visibilitas jalan tol tersebut rendah. Maka, pemerintah harus melakukan pendekatan lain, dengan cara membuat dulu jalan tolnya," katanya. (Lihat pula: Proyek Tol Sumatra Tunggu Peraturan Presiden)

    Caranya, kata Bambang, presiden mesti mengeluarkan peraturan yang menunjuk badan usaha milik negara tertentu atau menunjuk kriteria BUMN tertentu untuk menjadi pihak yang berhak menerima penugasan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera. Meski demikian, Bambang mengaku harus ada aturan yang diubah terkait dengan peraturan presiden tersebut.

    Sebelumnya, pemerintah mengajukan penyertaan modal negara sebesar Rp 2 triliun untuk Jalan Tol Trans-Sumatera. Anggaran tersebut diajukan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014. Di dalam APBN 2014, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran proyek jalan tol itu.

    "Lebih baik disiapkan prosedurnya secara lengkap, supaya tidak repot," tutur Bambang. Namun Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menolak pengajuan anggaran itu dengan alasan belum dibahas di tingkat komisi. (Baca: Ditolak DPR, Dana Tol Sumatera Diajukan Lagi 2015)

    PERSIANA GALIH


    Berita utama
    Isu Debat Capres Bocor, Bawaslu Yakin KPU Bersih
    Dituding Sudi Minta Rumah ke SBY, JK Geram
    Orang Istana Ini Bela Obor Rakyat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.