Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro APBNP  

image-gnews
Suasana Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Paripurna MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8). TEMPO/Tony Hartawan
Suasana Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Paripurna MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8). TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya resmi menyepakati perubahan asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014. Dalam rapat yang digelar pada Rabu malam, 11 Juni 2014, disepakati perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah.

"Dengan asumsi itu, pemerintah yakin current account deficit masih dapat ditekan dibawah 3 persen," ujar Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri dalam rapat pembahasan asumsi dasar APBNP 2014.

Pemerintah menyepakati perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi menjadi 5,0-6,0 persen. Pada 20 Mei 2014, berdasarkan hasil rapat dengan Presiden Susilo Bambanng Yudhoyono, pemerintah mengusulkan asumsi pertumbuhan ekonomi dipotong dari 6 persen menjadi 5,5 persen. Saat itu Chatib optimistis pertumbuhan 5,5 persen bisa tercapai dengan perbaikan ekspor pada kuartal II.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Asumsi inflasi yang sebelumnya 5,5 persen pun diubah menjadi 5,3-7,3 persen. Asumsi suku bunga 5,5 persen ditambah menjadi 5,5-6 persen. Adapun asumsi nilai tukar rupiah sebesar 10.500-11.700 diubah menjadi 11.000-11.700.

Anggota Komisi Keuangan, Harry Azhar, mengatakan revisi asumsi makro itu dapat memberikan ruang agar pemerintah selanjutnya tidak terlalu terbebani. "Boleh ditafsirkan bakal terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak jika rapat Badan Anggaran memutuskan asumsi inflasi 7,3 persen," katanya. 


PERSIANA GALIH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Ini Sebut Proyek IKN Lebih Merugikan jika Terus Dilanjutkan, Kenapa?

9 jam lalu

Proyek pembangunan Istana Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis 8 Juni 2023. Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Ekonom Ini Sebut Proyek IKN Lebih Merugikan jika Terus Dilanjutkan, Kenapa?

Ekonom yang juga Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono menjelaskan kerugian proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) jika dihentikan atau dilanjutkan.


Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

14 jam lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menanggapi soal posisi utang pemerintah yang mencapai Rp 7.950,52 triliun per Oktober 2023.


Posisi Utang Pemerintah Naik, Capai Rp 7.950 Triliun Per Akhir Oktober 2023

16 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Posisi Utang Pemerintah Naik, Capai Rp 7.950 Triliun Per Akhir Oktober 2023

Posisi utang pemerintah per 31 September 2023 mencapai Rp 7.950,52 triliun atau lebih besar daripada posisi utang per Oktober 2023 yang sebesar Rp 7.891,61 triliun.


Bea Cukai Kementerian Keuangan Berkomitmen Memenuhi Amanat APBN

1 hari lalu

Bea Cukai Kementerian Keuangan Berkomitmen Memenuhi Amanat APBN

Dalam rilis bulan lalu oleh Badan Pusat Statistik (BPS), diungkapkan bahwa perekonomian nasional pada kuartal III tahun 2023 tumbuh sebanyak 4,94 persen (yoy).


DIPA Terakhir Kabinet Jokowi Resmi Diserahkan, Ini Pesan Sri Mulyani

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavia saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
DIPA Terakhir Kabinet Jokowi Resmi Diserahkan, Ini Pesan Sri Mulyani

Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maafnya karena penyerahan DIPA dan TKD ini merupakan yang terakhir dari kabinet Jokowi.


APBN 2024 Ditetapkan Sebesar Rp 3.325,1 Triliun, Untuk Apa Saja?

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor di Kemenko Perekonomian, Jumat, 28 Juli 2023. TEMPO/Riri Rahayu
APBN 2024 Ditetapkan Sebesar Rp 3.325,1 Triliun, Untuk Apa Saja?

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk menyiapkan APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun, untuk apa saja?


Jokowi Soroti Belanja APBN Rendah: Sejak 9 Tahun Lalu Saya Ingin Ubah, tapi..

1 hari lalu

Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama  Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Jokowi Soroti Belanja APBN Rendah: Sejak 9 Tahun Lalu Saya Ingin Ubah, tapi..

Jokowi menyoroti realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masih rendah, padahal saat ini sudah di penghujung tahun.


Defisit APBN 2024 Didesain 2,29 Persen, Sri Mulyani Janji Pembiayaan Akan Terus Dijaga

1 hari lalu

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
Defisit APBN 2024 Didesain 2,29 Persen, Sri Mulyani Janji Pembiayaan Akan Terus Dijaga

Sri Mulyani mengatakan defisit APBN 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen dari PDB.


Bamsoet Minta Perusahaan Mobil Komersial Thailand Bikin Pabrik di Indonesia

1 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memuji Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali yang sudah berkontribusi banyak memajukan olahraga di Tanah Air. Salah satunya yakni meroketnya prestasi tim Merah Putih di ajang Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo.(foto:rayki/kemenpora.go.id)
Bamsoet Minta Perusahaan Mobil Komersial Thailand Bikin Pabrik di Indonesia

Bamsoet meminta perusahaan mobil komersial asal Thailand, Nex Point Thailand Co., Ltd., berinvestasi membangun pabrik di Indonesia.


Sri Mulyani: Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen Selama 8 Kuartal Beruntun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengisi acara pembukaan Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Sri Mulyani: Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen Selama 8 Kuartal Beruntun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 8 kuartal mencapai 5 persen.