OJK Larang Penawaran Produk Bank Lewat Telepon  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

    TEMPO.CO, Banda Aceh - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta semua pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk menghentikan penawaran produk dan atau pelayanan jasa keuangan melalui layanan pesan pendek (SMS) atau telepon tanpa persetujuan dari konsumen yang bersangkutan.

    “OJK melihat masih maraknya penawaran produk atau jasa keuangan melalui SMS atau telepon yang sudah mengarah pada kondisi yang meresahkan masyarakat,” ujar Direktur Edukasi Perlindungan Konsumen OJK Pusat, Prabowo, saat berdiskusi bersama wartawan di Banda Aceh, Rabu, 4 Juni 2014. (Baca: YLKI: Pengawasan Operator Telekomunikasi Lemah)

    Menurut dia, permintaan tersebut termuat dalam surat Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad kepada pimpinan perusahaan di perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank yang dikirimkan pada pertengahan Mei lalu. Dalam suratnya dengan nomor 1/POJK.7/2013 tanggal 6 Agustus 2013 disebutkan penawaran produk dan atau pelayanan jasa keuangan melalui layanan pesan pendek (SMS) atau telepon tanpa persetujuan dari konsumen yang bersangkutan dilarang mulai 6 Agustus 2014.

    Untuk itu, OJK melalui surat itu meminta kepada semua Lembaga Jasa Keuangan menghentikan sementara dan mengkaji ulang tata cara penawaran melalui SMS dan atau telepon yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan demikian, penawaran harus dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari konsumen atau calon konsumen. (Baca: Awas, Kejahatan Uang Plastik Meningkat)

    Terkait dengan hal tersebut, OJK telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera mengatasi SMS spam yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat. OJK akan menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian dalam waktu dekat.

    Jika setelah adanya surat ini masyarakat masih merasa terganggu dengan penawaran produk dan layanan jasa keuangan melalui SMS atau telepon, OJK telah menyiapkan satu nomor call centre. Masyarakat dapat menghubungi layanan konsumen OJK di 500-655 dan akan ditindaklanjuti bersama otoritas yang memiliki kewenangan pemblokiran nomor telepon.

    ADI WARSIDI

    Berita terpopuler:
    Tingkat Stres Karyawan Bank Tinggi 
    Penghentian Produksi Newmont Dilakukan Sepihak
    Rupiah Merosot, Investor Lari ke Saham  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.