Junta Militer Thailand Siapkan Pemulihan Ekonomi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara berjaga di dekat kawasan pusat perbelanjaan di pusat Bangkok, Thailand (1/6). REUTERS/Erik De Castro

    Tentara berjaga di dekat kawasan pusat perbelanjaan di pusat Bangkok, Thailand (1/6). REUTERS/Erik De Castro

    TEMPO.CO, Bangkok - Junta militer yang memerintah Thailand sudah menyiapkan daftar langkah darurat ekonomi. Di antaranya menyangkut harga internasional bahan bakar serta jaminan pinjaman untuk perusahaan kecil. Langkah-langkah itu dijadikan sebagai awal pemulihan ekonomi yang mengalami resesi dalam beberapa bulan akibat kekacauan politik.

    Marsekal Prajin Juntong, seperti dikutip Reuters, pada Ahad, 1 Juni 2014, bertemu dengan para pejabat Kementerian Perekonomian Thailand. "Langkah-langkah yang akan dikerjakan dalam jangka panjang antara lain pengembangan zona ekonomi khusus pada perbatasan dengan Myanmar, Laos, dan Malaysia," tuturnya.

    Militer menggulingkan sisa pejabat pemerintahan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada 22 Mei silam. Beberapa bulan sebelumnya, muncul serentetan protes yeng memaksa kementerian-kementerian tutup. Kejadian ini merusak kepercayaan bisnis dan menyebabkan perekonomian merosot. 

    Marsekal Prajin, yang bertugas mengawasi perekonomian junta, menyebutkan ada 30 proposal darurat ekonomi yang akan dibicarakan dengan pemimpin kudeta, yakni Jenderal Prayuth Chan-ocha, pada Selasa dan Rabu mendatang.

    Di antara proposal-proposal itu, Prajin menyebutkan jaminan harga untuk petani beras. Hal ini akan menggantikan skema pembelian yang dijalankan selama masa pemerintahan Yingluck, yang kemudian kolaps setelah pemerintah gagal mendapat dana. Akibatnya, ratusan hingga ribuan petani tidak dibayar selama berbulan-bulan.

    Militer berencana menangani persoalan mengenai rentenir ini, yang diperburuk oleh kesulitan yang dialami petani akibat gagal panen. Selain itu, militer akan mencari pinjaman perumahan untuk ditawarkan melalui Bank Perumahan Pemerintah.

    Prajin menyatakan telah berbincang dengan Menteri Keuangan untuk membahas struktur pajak dan melaporkannya pada pekan depan. Surat kabar The Nation menyebutkan badan usaha milik negara, seperti Thai Airways International dan State Railway of Thailand, akan menanamkan modal pada Prajin.

    REUTERS | MARIA YUNIAR

    Baca pula:
    62 Negara Keluarkan Travel Warning ke Thailand

    Australia Turunkan Level Hubungan dengan Thailand

    Berita utama
    SBY: 2004, TNI-Polri Tak Netral
    Disebut 'Kapal Karam', SBY: Saya Panglima Tertinggi

    Hashim Pernah Keluhkan PKS di Forum Usindo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.