Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

CT: Penerimaan Pajak Turun Maksimal Rp 50 Triliun

image-gnews
Chairul Tanjung. Tempo/Aditia Noviansyah
Chairul Tanjung. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membatasi penurunan pajak maksimal hanya sebesar Rp 50 triliun dari yang semula ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014.

“Kalau memungkinkan jangan sampai Rp 70 triliun, mungkin Rp 50 triliun. Tetapi sekarang masih dalam proses pembahasan di DPR," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung usai bertemu dengan kalangan pengusaha Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Senin, 26 Mei 2014. (Baca: Pemerintah Didesak Revisi Target Penerimaan Pajak)

Penurunan penerimaan pajak ini, menurut dia, tak lepas dari perlambatan ekonomi pada kuartal satu tahun ini menjadi 5,21 persen. Selain karena perlambatan ekonomi, berkurangnya penerimaan pajak menurut juga karena adanya tappering off dari bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang membuat pemerintah memperketat perekonomian.

Lebih jauh, Chairul—yang sering kali disapa CT—mengatakan, penurunan penerimaan pajak dan perlambatan pertumbuhan ekonomi membuat pemerintah memangkas anggaran APBN. Namun, ia menggarisbawahi harus ada beberapa hal yang akan didorong dalam sisa waktu lima bulan jabatannya agar pemotongan tersebut tak berdampak pada kesejahteraan rakyat. “Antara lain peningkatan investasi dunia usaha swasta, BUMN maupun asing,” ujarnya.

Selain itu, CT juga akan mengurangai egoismesentris di beberapa sektor teknis. "Kami usahakan dalam waktu lima bulan akan banyak keputusan," tuturnya. (Baca: Capres dan Cawapres Harus Buka Laporan Pajaknya)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan mengusulkan penurunan target penerimaan pajak melalui APBN Perubahan 2014 sekitar Rp 70 triliun dari target APBN 2014 sebesar Rp 1.110 triliun. Direktur Jenderal Pajak A. Fuad Rahmany menyatakan usulan itu merupakan respons atas perkiraan melesetnya hampir seluruh asumsi makro APBN 2014 dan minimnya kapasitas Ditjen Pajak.

FAIZ NASHRILLAH

Berita lain:
Lebaran, Saham Emiten Retail Prospektif 
Anggaran Dipotong, Jero Tunda Pembangunan Gedung
Ribuan Tiket Kereta Api Belum Dicetak  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta Berlaku hingga Akhir Desember, Begini Persyaratannya

8 jam lalu

Ilustrasi: Layanan pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor Mandiri Tunas Finance. (ANTARA
Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta Berlaku hingga Akhir Desember, Begini Persyaratannya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 29 Desember 2023


Indonesia Tax Watch Usulkan Pertanyaan Pajak untuk Debat Capres-cawapres

10 jam lalu

Pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD saat Pengundian dan Penetapan nomor urut Capres dan Cawapres di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. KPU menetapkan nomor urut pasangan capres - cawapres pada Pemilu 2024 yaitu Anies Bawedan dan Muhaimin Iskandar nomor urut 01, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nomor urut 02, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nomor urut 03. TEMPO/M Taufan Rengganis
Indonesia Tax Watch Usulkan Pertanyaan Pajak untuk Debat Capres-cawapres

Indonesia Tax Watch atau ITW menyarankan beberapa pertanyaan mengenai perpajakan untuk debat capres dan cawapres.


Insentif Pajak di IKN Versus Kalkulasi Pengusaha

20 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono saat ditemui di Media Center Indonesia Maju, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 7 Desember 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Insentif Pajak di IKN Versus Kalkulasi Pengusaha

Pemerintah akan menggelontorkan insentif pajak demi menarik pengusaha, pegawai, hingga UMKM untuk berlabuh ke Ibu Kota Nusantara alias IKN.


Apa Kelebihan Sertifikat Tanah Elektronik? Begini Cara Mengurusnya

2 hari lalu

Sertifikat tanah elektronik. Facebook.com
Apa Kelebihan Sertifikat Tanah Elektronik? Begini Cara Mengurusnya

Apakah itu sertifikat tanah elektronik, bagaimana keunggulannya dibanding sertifikat tanah cetak. Bagaimana cara mengurusnya?


6 Poin Penting RUU DKJ yang Perlu Diketahui

3 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintasi Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta, Senin, 18 September 2023. Perubahan ini akan ditetapkan setelah ibu kota negara nantinya resmi pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
6 Poin Penting RUU DKJ yang Perlu Diketahui

RUU DKJ disahkan sebagai usul inisiatif DPR pada Selasa, 5 Desember 2023. Berikut enam poin penting wacana beleid ini.


Bahlil Minta Tukin Pegawainya Naik, Jokowi: Saya Enggak Senang Kok Diungkap Secara Terbuka

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kiri), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kedua kanan), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ( kiri), dan Bupati Keerom Piter Gusbager (ketiga kiri) saat meninjau lumbung pangan di Kampung Wambes, Distrik Mannem, Keerom, Papua, Selasa 21 Maret 2023. Pemerintah berencana menyiapkan lahan secara bertahap sekitar 10 ribu hektare untuk dijadikan lumbung pangan yang akan ditanami jagung di Kabupaten Keerom. ANTARA FOTO/Sakti Karuru
Bahlil Minta Tukin Pegawainya Naik, Jokowi: Saya Enggak Senang Kok Diungkap Secara Terbuka

Presiden Jokowi menanggapi permintaan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang meminta kenaikan tunjangan kinerja untuk pegawai Kementerian Investasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


Bahlil Minta Tukin Kementerian Investasi Naik di Depan Jokowi

3 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ketika ditemui di sela acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Kawasan Senayan Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Bahlil Minta Tukin Kementerian Investasi Naik di Depan Jokowi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Presiden Jokowi untuk menaikkan tunjangan kinerja pegawainya.


Ditjen Pajak Ungkap 9 Insentif Perpajakan di IKN, dari Tax Holiday hingga...

4 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Investasi untuk peletakan batu pertama tahap ketiga masih akan datang dari investor dalam negeri, meskipun mereka juga dapat bermitra dengan investor asing, kata seorang pejabat. (ANTARA/HO-Kementerian PUPR/rst)
Ditjen Pajak Ungkap 9 Insentif Perpajakan di IKN, dari Tax Holiday hingga...

Ditjen Pajak mengungkapkan ada sembilan insentif perpajakan di IKN. Apa saja?


Pengamat Ragu Para Pegawai Pindah Kerja ke IKN Meski Ada Insentif Bebas Pajak

5 hari lalu

Model skala Kawasan Inti Pemerintahan Pusat Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/Aji Cakti
Pengamat Ragu Para Pegawai Pindah Kerja ke IKN Meski Ada Insentif Bebas Pajak

Pengamat pajak Fajry Akbar mengungkapkan keraguannya jika insentif bebas pajak untuk pegawai bisa membuat mereka pindah ke IKN.


Penjelasan Terbaru Erick Thohir soal Pajak Film, Harga Tiket Bioskop Bakal Sama di Semua Daerah?

5 hari lalu

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Desember 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Penjelasan Terbaru Erick Thohir soal Pajak Film, Harga Tiket Bioskop Bakal Sama di Semua Daerah?

Erick Thohir memberikan penjelasan terbaru soal pajak film. Apakah harga tiket bioskop akan sama di seluruh daerah?