Konsep 'Tol' Laut Jokowi Picu Kontroversi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capres PDIP Joko Widodo bersama Cawapres PDIP Jusuf Kalla, menggunakan sepeda ontel menuju KPU untuk mengikuti pendaftaran Pilpres, di kediaman Megawati jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/5). Jokowi dan JK resmi diusung PDIP, Partai Nasdem, PKB dan Partai Hanura untuk Pilpres 9 Juli mendatang. TEMPO/Imam Sukamto

    Capres PDIP Joko Widodo bersama Cawapres PDIP Jusuf Kalla, menggunakan sepeda ontel menuju KPU untuk mengikuti pendaftaran Pilpres, di kediaman Megawati jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/5). Jokowi dan JK resmi diusung PDIP, Partai Nasdem, PKB dan Partai Hanura untuk Pilpres 9 Juli mendatang. TEMPO/Imam Sukamto

    Sebaliknya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby Mamahit mendukung gagasan Jokowi. Menurut dia, tiap tahun sebenarnya dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ada pembangunan pelabuhan laut. “Tol laut ini tujuannya memperkuat dan mempermudah penurunan biaya logistik,” katanya saat dihubungi, Sabtu, 24 Mei 2014.

    Tapi, dia berpendapat,  ukuran kapal yang cocok dan bisa masuk ke berbagai wilayah adalah kapal 750-1.500 TEUs. Sebab, tingkat kedalaman tiap pelabuhan berbeda-beda. Pertimbangan lain adalah komoditas yang akan diangkut. “Kebutuhan kapal tergantung ukuran komoditas. Kalau misalnya kirim barang pakai kapal besar ke Papua, apa yang mau dibawa balik?”

    Menurut dia, ide tol laut Jokowi lebih pas untuk jalur pelayaran komersial (liner) ketimbang jalur perintis.  Saat ini sudah ada pelayaran komersial dengan rute dari timur ke barat. Sedangkan rute pelayaran perintis tergantung pada komoditas yang hendak dibawa dan titik tujuan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.