Chairul Tanjung Larang Pembelian Kendaraan Dinas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung memberi salam kepada wartawan sebelum dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian baru oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, (19/5). TEMPO/Subekti

    Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung memberi salam kepada wartawan sebelum dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian baru oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, (19/5). TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung melarang jajaran Kementerian yang berada di bawah koordinasinya membeli kendaraan dinas dan membangun gedung baru. Menteri yang baru dilantik itu meminta Kementerian berhemat. "Pembangunan gedung pemerintah di kantor Kementerian dan penyediaan kendaraan bermotor dinas, saya minta untuk dihilangkan tahun 2014," ujarnya selepas rapat koordinasi, di kantornya, Senin malam, 19 Mei 2014.

    Menurut Chairul, pemerintah terancam gagal memperoleh pendapatan sesuai target belanja negara yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lantaran nilai tukar dolar yang melambung tinggi. Karena itu, dia meminta anggaran belanja yang tak berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penambahan lapangan kerja harus diperketat. "Kami potong!" katanya. (Baca: Hari Pertama Menko, Chairul Tanjung Tancap Gas)

    Dia menyebutkan pembangunan gedung Kementerian, pembelian kendaraan dinas, seminar, dan perjalanan dinas termasuk ke dalam kategori yang tak menyumbang pertumbuhan. Jika pengeluaran jenis ini dipotong, katanya, anggaran negara bisa dihemat hingga 10 persen.

    Chairul mengatakan telah memasukkan pengetatan anggaran tersebut ke dalam APBN Perubahan. Revisi anggaran itu, katanya, telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

    Menteri yang baru dilantik ini berharap gagasan efisiensi anggaran dalam APBN Perubahan ini bisa diterima DPR. Anggaran yang dihemat, katanya, bisa dialihkan ke program yang mendukung pertumbuhan ekonomi. (Baca:Jadi Menteri, Chairul Tanjung Tinggalkan Bisnis)

    JAYADI SUPRIADIN

    Terpopuler
    Jadi Cawapres, Ini Daftar Kebijakan Kontroversi JK
    Profil Wisnu Tjandra, Bos Artha Graha yang Hilang
    Inanike, Pramugari Garuda yang Salat di Pesawat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.