TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, menilai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru, Rizal Djalil, memiliki banyak pekerjaan rumah. Salah satu pekerjaan utamanya adalah pembenahan audit BPK yang selama ini dinilai tak lagi “bergigi”.
Meski makin banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang diberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK, menurut Uchok, hal tersebut tak mencerminkan kondisi riil di lapangan. “Yang dapat opini WTP itu justru yang banyak korupsinya. Apalagi pengawasan di daerah sangat lemah,” tuturnya ketika dihubungi, Rabu, 23 April 2014.
Pekerjaan rumah lainnya yang harus diselesaikan Rizal adalah mengaudit badan usaha milik negara secara menyeluruh. Sebab, selama ini badan pemeriksa hanya mengaudit BUMN dengan sampel kurang dari 50 persen. “Publik jadi tak tahu BUMN bersih atau tidak karena sampling-nya sedikit,” ujar Uchok.
Ke depan, menurut dia, untuk mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga pemeriksa tersebut, Rizal harus terus meminta amandemen Undang-Undang BPK segera dirampungkan. Salah satu yang diusulkan adalah beleid itu bisa memungkinkan BPK mengaudit pajak perorangan dan korporasi pada masa mendatang. “Saat ini penyimpangan paling banyak, ya, di pajak (perorangan dan korporasi) itu.”
Seperti diketahui, kemarin, anggota BPK, Rizal Djalil, terpilih sebagai ketua menggantikan Hadi Poernomo yang memasuki masa pensiun dalam sidang BPK yang dihadiri tujuh anggota. Pemilihan Rizal dilakukan melalui musyawarah mufakat. Rizal secara efektif menjabat sebagai Ketua BPK terhitung 22 April 2014 hingga 19 Oktober 2014. Adapun anggota IV BPK, Ali Masykur Musa, diketahui tidak ikut dalam proses pemilihan dengan alasan sedang menjalankan ibadah umrah.
TRI ARTINING PUTRI
Berita terpopuler:
Analis: Kasus Hadi Poernomo Ancam Saham BCA
Langkah Jokowi dan Kasus Hadi Pengaruhi Saham
Dubes Amerika Ajak Bos MNC ke Balikpapan