SBY Turun Tangan Selesaikan Bandara Ahmad Yani

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bandara Ahmad Yani  Semarang, Jawa Tengah. ANTARA/R. Rekotomo

    Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. ANTARA/R. Rekotomo

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya turun tangan menyelesaikan terhentinya pengembangan dan peningkatan kapasitas Bandar Udara Ahmad Yani di Semarang, Jawa Tengah. "Saya tahu beberapa saat terhenti karena tidak ada kesesuaian antara pihak-pihak terkait, termasuk antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujarnya, Rabu, 2 April 2014. (baca:Karena Lahan, Perluasan Bandara Ahmad Yani Tertunda)

    Dia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan instruksi pada 14 Maret lalu terkait pembahasan intensif ihwal pengembangan Bandara Ahmad Yani. "Sudah ada solusi," kata Presiden.

    Meskipun tak menyebutkan solusi yang dimaksud, dia tetap berharap solusi itu segera dijalankan karena peningkatan kapasitas Bandar Udara Ahmad Yani sudah lama ditunggu untuk direalisasikan.

    Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan pengembangan Ahmad Yani tertunda. "Begitu kami mau mulai membangun, ternyata tidak bisa," ujarnya seusai peresmian sambungan pipa gas baru di Perumnas Klender, Jakarta Timur, Selasa, 25 Maret 2014. (baca:Dahlan Bantah Tolak Perluasan Bandara Semarang)

    Dahlan menjelaskan permasalahan yang dihadapi. Menurut dia, dana maupun desain sudah tersedia. Namun, lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan bukan lahan PT Angkasa Pura I (Persero), melainkan instansi lain. "Instansi lain menghendaki pembicaraan dulu mengenai prosedur penggunaan lahan dan biayanya," kata Dahlan.

    PRIHANDOKO

    Terpopuler
    PPATK: BI Anggap Valas seperti Pisang Goreng
    Kabut Asap BikinTuris Asing Ogah ke Indonesia
    Industri Kreatif Perlu Teknik Branding Jitu
    Garuda Terbangi Denpasar-Banyuwangi-Surabaya pada Mei


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.